Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan, Kamis (31/10/2024). Meskipun belum ada surat atau petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap ancang-ancang untuk program tersebut.
”Dari beberapa sosialisasi dengan narasumber pemerintah pusat yang kami ikuti, arahnya pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan anggarannya,” kata Hasan.
Untuk itu, pihaknya kini sudah menghitung-hitung kebutuhan anggarannya. Dari hitung-hitungan awal, dalam satu tahun, meskipun terdapat sharing anggaran dari APBN, pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran minimal Rp 100 miliar.
”Perkiraan kami antara Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar untuk satu tahun. Sumbernya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Jepara,” sebut Hasan.
Angka itu dimungkinkan akan diinformasikan kepada Badang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara di masa pembahasan Rancangan APBD 2025, pada bulan depan. Yaitu pada tahun 2025, pemda diminta menyiapkan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis. Konsekuensinya, akan dilakukan penyesuaian anggaran mendahului rancangan perubahan APBD 2025.
”Nanti ada refokusing. Seperti waktu penanganan Covid-19 lalu,” terang Hasan.
Murianews, Jepara – Program makan siang bergizi gratis segera dijalankan. Di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, pemerintah daerah memperkirakan anggarannya lebih dari Rp 100 miliar per tahun.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan, Kamis (31/10/2024). Meskipun belum ada surat atau petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap ancang-ancang untuk program tersebut.
”Dari beberapa sosialisasi dengan narasumber pemerintah pusat yang kami ikuti, arahnya pemerintah daerah diminta untuk menyiapkan anggarannya,” kata Hasan.
Untuk itu, pihaknya kini sudah menghitung-hitung kebutuhan anggarannya. Dari hitung-hitungan awal, dalam satu tahun, meskipun terdapat sharing anggaran dari APBN, pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran minimal Rp 100 miliar.
”Perkiraan kami antara Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar untuk satu tahun. Sumbernya dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Jepara,” sebut Hasan.
Angka itu dimungkinkan akan diinformasikan kepada Badang Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara di masa pembahasan Rancangan APBD 2025, pada bulan depan. Yaitu pada tahun 2025, pemda diminta menyiapkan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis. Konsekuensinya, akan dilakukan penyesuaian anggaran mendahului rancangan perubahan APBD 2025.
”Nanti ada refokusing. Seperti waktu penanganan Covid-19 lalu,” terang Hasan.
Untuk menyiapkan anggaran itu, Hasan sudah mengintruksikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) bersiap-siap. Nantinya, belanja setiap OPD harus berdasarkan prioritas anggaran. Prioritas anggaran mandatori adalah infrastruktur, pendidikan, belanja pegawai dan kesehatan.
”Nanti kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting akan kita refokusing. Atau ditunda. Semua OPD pasti kena,” ujar Hasan.
Hasan menyontohkan, anggaran yang mungkin akan dialihkan untuk program makan siang bergizi gratis adalah bantuan sosial, hibah dan bantuan keuangan.
Diketahui, program makan siang bergizi gratis ini merupakan janji kampanye Prabowo Subiyanto dan Gibran Rakabumingraka ketika kampanye pemilihan presiden lalu. Setiap siswa dianggarkan makan siang bergizi gratis senilai Rp 15 ribu.
Editor: Dani Agus
