PPPK Paruh Waktu Jepara: 4 Mengundurkan Diri, 2 Meninggal

Murianews, Jepara – Proses pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu (PPPK Paruh Waktu) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) terus berjalan. Dalam tahapan ini, ada 4 orang peserta yang mengundurkan diri dan 2 orang peserta meninggal dunia.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara (BKD Jepara), Florentina Budi Kurniawati menyebut, sampai saat ini ada enam peserta yang tak melanjutkan proses pemberkasan. Rindiannya 4 orang mengundurkan diri dan dua orang lainnya meningal dunia.

Peserta yang mengundurkan diri dan tidak melanjutkan pemberkasan PPPK paruh waktu di Jepara adalah Candra Anung Dwi Wijayanto pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH Jepara) yang sampai sekarang masih dikonfirmasi alasannya. Kemudian Danang Mahmilliyanto pada RSUD RA Kartini Jepara karena tidak mendapatkan izin dari keluarga.

Berikutnya ada Kiki Nurwahyuni pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Jepara) yang mengikuti suami pindah ke luar kota. Lalu Laily Salamah pada Disdikpora Jepara, karena sakit.

Sedangkan Ahmadi, yang diterima di Disdikpora Jepara, diketahui meninggal dunia. Kemudian, ada satu peserta lain yang juga meninggal dunia, namun belum melaporkan kepada BKD karena masih proses pengurusan akta kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

"Jadi, total ada enam orang. Empat karena mundur, dua lainnya meninggal dunia," kata Florentina kepada Murianews.com, Senin (10/11/2025).

Dia menyebut, sebelumnya peserta yang diusulkan menjadi PPPK paruh waktu sebanyak 1.820 peserta. Dengan adanya pengurangan itu, saat ini tinggal 1.814 peserta yang diusulkan.

"Jadi nanti yang diusulkan totalnya 1.814 peserta," sebut Florentina.

Pemberkasan...

Florentina menyampaikan, saat ini proses pemberkasan untuk penerbitan Nomor Induk Pegawai (NIP) PPPK Paruh Waktu masih berlanjut. Sejauh ini sudah 99,01 persen yang sudah melakukan pemberkasan.

"Saat ini ada 13 peserta yang masih proses perbaikan atau revisi berkas yang belum sesuai," jelas Florentina.

Di sisi lain, soal penggajian PPPK Paruh Waktu di Jepara masih belum final angkanya. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Jepara (Pemkab Jepara) masih menggodok anggaran untuk menggaji mereka.

Pemerintah masih mempertimbangkan apakah PPPK Paruh Waktu akan digaji sesuai upah minimum Kabupaten (UMK) atau ada skema lain. Jika sesuai UMK, setidaknya pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk satu tahun.

Editor: Budi Santoso