Pengelolaan Pasar Kliwon Kudus Tak Optimal, DPRD Semprot Dinas

Murianews, Kudus –  Ketua Komisi B DPRD Kudus, Sutejo menyoroti berbagai permasalahan di Pasar Kliwon, mulai dari ketidaksesuaian informasi terkait pembayaran retribusi hingga permasalahan kebersihan yang sempat viral.

Dalam inspeksi yang dilakukan, DPRD menegur Dinas Perdagangan (Disdag) Kudus agar lebih transparan dalam mengomunikasikan kebijakan kepada para pedagang.

Sutejo mengungkapkan bahwa banyak pedagang yang tidak mengetahui adanya perubahan aturan terkait retribusi kios. Mereka hanya memahami bahwa ada kenaikan biaya, namun tidak mendapatkan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah (Perda) baru yang mengatur hal tersebut.

”Pedagang hanya mengetahui kalau ada kenaikan, tapi kenapa naik dan apa dasarnya, mereka tidak tahu. Bahkan kebijakan penghapusan sewa tahunan kios juga tidak tersampaikan dengan baik,” ujar Sutejo saat sidak Pasar Kliwon, Rabu (19/3/2025).

Selain itu, permasalahan sampah di Pasar Kliwon juga menjadi perhatian serius. Beberapa waktu lalu, sempat viral banyaknya sampah yang dibuang warga di area pasar.

”Sampah ini harus menjadi perhatian Disdag dan pengelola pasar. Jangan sampai pasar yang seharusnya bersih justru menjadi tempat pembuangan sampah. Seharusnya ada petugas yang mengawasi dan mengarahkan warga agar tidak sembarangan membuang sampah,” tegasnya.

Tak hanya itu, sepinya pembeli di Pasar Kliwon juga menjadi tantangan tersendiri bagi para pedagang. Menurut Sutejo, kondisi ini dimulai sejak pandemi Covid-19 dan masih berlanjut hingga sekarang.

Harus Inovatif... 

“Disdag harus memiliki inovasi dan inisiatif untuk menarik minat pembeli. Jangan hanya mengandalkan pedagang, tetapi juga harus ada strategi pemasaran yang lebih luas. Sosialisasi dan promosi tentang kualitas produk di pasar tradisional tidak kalah dari mall bisa menjadi salah satu solusinya,” imbuhnya.

Pasar Kliwon memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Oleh karena itu, peningkatan kebersihan, pelayanan, dan promosi harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah agar pasar tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam berbelanja.

Editor: Anggara Jiwandhana