Menteri PU Bicara Soal Pencegahan Banjir Kudus-Demak, Ada Proyek Baru?

Murianews, Kudus – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia Dody Hanggodo bertolak ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada Sabtu (6/9/2025). Ia pun sempat menyinggung permasalahan dan pencegahan banjir di Kudus dan Demak.

Menteri Dody menegaskan, persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Kudus dan Demak terus berproses dalam hal penanganannya.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengurangi dampak banjir melalui sejumlah proyek strategis, langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap.

”Masalah banjir ini kita tangani perlahan-lahan. Kita ini menunggu pembangunan Tol Semarang–Demak, tanggul yang dibangun juga sudah hampir menutup. Saat ini rob di Sayung Demak juga sudah mulai menyusut. Proyek giant sea wall juga sudah dibentuk Otorita Pantura,” ujar Dody

Ia menjelaskan, selain tanggul, pemerintah juga menyiapkan sodetan untuk mengalihkan aliran air sungai sekitar. Mekanisme ini diharapkan bisa menjadi solusi ketika kolam retensi sudah tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.

Dengan begitu, air dapat dialirkan ke sungai-sungai terdekat guna mengurangi risiko meluap ke permukiman warga.

Namun, Dody menekankan, permasalahan tidak hanya berhenti di hilir. Menurutnya, kondisi daerah hulu sungai saat ini sudah mengalami kerusakan parah.

Revitalisasi...

Akibatnya, ketika hujan deras turun, yang terbawa ke bawah bukan hanya air, tetapi juga lumpur. Lumpur tersebut kemudian mengendap dan menyebabkan sedimentasi yang memperparah pendangkalan sungai.

”kita lihat hulunya ini rusak berat. Kalau hujan yang dibawa bukan hanya air tapi lumpur, ini mengakibatkan pendangkalan sungai. Debit air hujan setiap tahun hampir sama bahkan cenderung meningkat, tapi ruang di sungai semakin sempit karena sedimentasi lumpur. Itulah yang membuat air meluap ke pemukiman dan banjir,” paparnya.

Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan revitalisasi di daerah Kudus dan Demak sehingga nantinya permasalah banjir Kudus dan banjir Demak tidak merugikan masyarakat lagi.

Editor: Anggara Jiwandhana