Larangan ODOL, Kementerian Infrastruktur dan Sopir Truk Kudus Audiensi

Murianews, Kudus - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Infrastruktur dan Kewilayahan menggelar serap aspirasi dan diskusi dengan stakeholder dan sopir di Kabupaten Kudus, Selasa (11/11/2025). Kegiatan berlangsung di Pendapa Kabupaten Kudus dihadiri oleh sopir truk hingga pengusaha.

Koordinator Ahli Madya di Kementerian Infrastruktur dan Kewilayahan, Edi Susilo mengatakan, kegiatan ini sangat penting untuk keberlangsungan distribusi barang. Mengingat, pemerintah pusat sedang merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penguatan logistik nasional.

”Audiensi ini juga untuk menghimpun aspirasi yang nantinya akan diberlakukan zero overload over dimension (ODOL) pada awal Januari 2027,” terangnya, Selasa (11/11/2025).

Menurutnya, isu ini harus segera terintegrasi, baik dari tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sopir, hingga pengusaha. Audiensi ini untuk menindaklanjuti keterbukaan informasi mengenai penerapan zero ODOL, dengan menghadirkan Kasubdit Angkutan Barang Kemenhub RI, Handa Lesmana.

Edi menjelaskan, saat ini asosiasi sopir setuju terkait penerapan zero ODOL. Hanya saja memang terdapat beberapa catatan yang menjadi sorotan, salah satunya aspek kesejahteraan para sopir.

”Kami sudah berdiskusi dengan Transporter, pengusaha, pengemudi, mengenai isi ini. Memang ada beberapa poin yang masih menjadi diskusi terkait penetapan ini, salah satunya kesejahteraan, ongkosnya distribusi, dan sebagainya,” ungkapnya.

Pada dasarnya, ketetapan zero ODOL ini menjadi salah satu bagian penting dalam 9 rencana aksi nasional tentang penguatan logistik nasional. Pihaknya akan mendorong dan memastikan aksi nasional ini bisa terselenggara dengan baik dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan setiap masyarakat.

”Aksi nasional memang adalah tupoksi dari kami di Kementerian Infrastruktur, tapi leadernya nanti tetap berada di kementerian dan lembaga yang berkaitan langsung dari masing-masing poin dari 9 RAN itu,” ungkapnya.

Ia berharap dengan adanya audiensi ini, penerapan peraturan bisa berjalan dengan baik sehingga tidak menganggu stabilitas perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Juga tidak merugikan para sopir.

Editor: Budi Santoso