DPRD Grobogan Soroti Pendapatan Daerah dan Kekosongan Eselon II

Murianews, Grobogan – Anggota DPRD Grobogan menyoroti sejumlah hal dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian fraksi atas Raperda APBD Grobogan 2023 Perubahan, Jumat (25/8/2023).

Kebanyakan fraksi menyoroti anggaran yang bertambah di sejumlah OPD tertentu. Tak hanya itu, kekosongan kursi pejabat eselon II juga jadi sorotan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya. Lewat juru bicaranya Mansata Indah Maratona, fraksi PKB menyoroti pendapatan daerah yang terdapat penambahan.

Di mana, pendapatan daerah awalnya sebesar Rp 2.562.740.477.000 menjadi Rp 2.642.089.347.285 atau ada penambahan sebesar Rp 79.348.870.285.

Fraksi PKB kemudian meminta penjelasan kepada masing-masing OPD terkait pengelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

’’Bagaimana meningkatkan penghasilan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan objek pajak dan retribusi,’’ ungkapnya.

Kemudian, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menanyakan kegiatan sosialisasi perundang-undangan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang awalnya hanya sebesar Rp 250 juta, menjadi Rp 1,3 miliar pada RAPBD Perubahan.

’’Fraksi PPP mohon penjelasan rincian penambahan anggaran tersebut untuk apa saja, dan mohon penjelasan jumlah peserta sosialisasi berapa jumlahnya dan dari mana saja,’’ ungkap juru bicara Fraksi PPP DPRD Grobogan Budi Prihdiyono.

Kemudian, Fraksi Gerindra mempertanyakan anggaran pengembangan kompilasi teknis di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) yang awalnya nol menjadi Rp 150 juta pada RAPBD Perubahan.

Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Anang Prasetyo juga menyinggung banyaknya jabatan eselon II yang masih kosong.

’’Fraksi Gerindra mohon penjelasan rincian penggunaan anggaran tersebut unntuk apa saja? Mohon penjelasan banyaknya jabatan eselon II di OPD-OPD, mengapa bisa terjadi dan apa kendalanya,’’ kata Anang.

Editor: Zulkifli Fahmi