Senin, 4 Maret 2024

Kasus Pengemplang Pajak Semen Grobogan, Ditjen Pajak Jadi Saksi

Saiful Anwar
Jumat, 8 Desember 2023 22:55:00
Suasana sidang kasus penggelapan pajak pembangunan Pabrik Semen Grobogan di PN Purwodadi. (Murianews/Kejari Grobogan)

Murianews, Grobogan – Sidang kasus penggelapan pajak pembangunan pabrik Semen Grobogan dengan terdakwa Direktur CV Adhi Jaya berinisial SAP kembali digelar di Pengadilan Negeri Purwodadi.

CV Adhi Jaya merupakan supplier yang bergerak di bidang jasa konstruksi dengan spesifikasi jalan dan bangunan sipil pada pembangunan Pabrik Semen Grobogan.

Empat saksi dihadirkan dalam sidang yang digelar Kamis (7/12/2023) kemarin itu. Keempatnya yakni seorang dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jawa Tengah dan tiga orang dari KPP Pratama Blora. Mereka semua saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasi Intel Kejari Grobogan Frengki Wibowo mengatakan, para saksi menjelaskan terkait perbuatan terdakwa. Yakni terkait pemungutan pajak penjualan yang tak disetorkan.

”Pada intinya para saksi menjelaskan bahwa terdakwa telah memungut pajak dari penjualan, namun tidak disetorkan kepada negara,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/12/2023).

Frengki menambahkan, pada sidang lanjutan Kamis (14/12/2023) pekan depan, pihaknya juga masih akan menghadirkan saksi dari orang-orang pajak. ”Masih orang-orang pajak,” katanya.

Frengki masih belum bersedia menyebutkan detil para saksi tersebut. Pemanggilan saksi sendiri, kata dia, dilakukan oleh Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Grobogan. ”Yang manggil dari Pidsus,” imbuhnya.

Dalam sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan dakwaan, JPU mendakwa SAP melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sebagaimana diberitakan, Kejari Grobogan menahan SAP di Lapas Kelas IIB Purwodadi sejak 21 November 2023 lalu. Penahanan dilakukan setelah mendapatkan limpahan dari PPNS Kantor Dirjen Pajak Jateng I.

SAP diduga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Tahun Pajak 2019 dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan masa pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019.

Kerugian dalam kasus ini sebesar Rp 831.597.410 dengan rincian sebesar Rp 51.719.726 kurang dibayarkan atas Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019, dan atas Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2019 – Desember 2019 yang kurang dibayar sebesar Rp 779.877.684.

Editor: Ali Muntoha

Komentar