Pemkab Grobogan Turunkan Target Realisasi Anggaran
Saiful Anwar
Rabu, 10 Juli 2024 20:27:00
Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan menurunkan target capaian realisasi anggaran pada triwulan kedua 2024, baik keuangan maupun fisik. Dari tahun 2023 sebesar 61,17 persen untuk keuangan dan 66,98 persen untuk fisik, kini menjadi 46,68 persen untuk keuangan dan 54,62 persen untuk fisik.
Hal itu terungkap dalam paparan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Grobogan Triwulan II 2024 di Riptaloka Setda Grobogan, Rabu (10/7/2024) sore. Dari situ diketahui ada pengurangan target realisasi anggaran hingga 10 persen sebagaimana dipaparkan di atas.
Dari paparan itu juga diketahui, realisasi anggaran baik keuangan maupun fisik mencapai Rp 1,249 triliun dari target Rp 1,397 triliun. Sedangkan APBD Grobogan pada 2024 nilainya sebesar Rp 2,812 triliun.
Dalam forum itu juga dipaparkan 5 OPD dengan realisasi anggaran terendah, adalah Bakesbangpol, Dispertan, Dinsos, Kecamatan Grobogan, dan DPUPR. Sedangkan 5 OPD dengan realisasi fisik terendah adalah Bakesbangpol, Dinsos, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Toroh, dan Disnakertrans.
Empat OPD yang memiliki anggaran terbesar diketahui rata-rata realisasi anggarannya lebih dari 35 persen. Pertama Dinas Pendidikan dengan anggaran total Rp 1 triliun dengan realisasi anggaran sekitar 38 persen, baik keuangan maupun fisik.
Berikutnya, Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 505,8 miliar mencapai realisasi anggaran sekitar 48 persen. Kemudian BPPKAD dengan anggaran Rp 494,2 miliar yang telah terealisasi hingga 70 persen, dan DPUPR dengan anggaran Rp 131 miliar yang terealisasi sekitar 30 persen (keuangan 22,7 persen dan fisik 37,9 persen).
Turut hadir dalam rakor tersebut, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Wabup Bambang Pujiyanto, Sekda Anang Armunanto, serta seluruh pimpinan OPD. Bupati dalam kesempatan itu meminta kepada OPD yang capaiannya realisasi anggaran masih rendah agar bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Pihaknya juga meminta agar para OPD lebih mencermati aturan.
”Selagi masih ada waktu, ayo bekerja lebih keras. Yang sudah cukup tinggi kami apresiasi, dan harus ditingkatkan. Apabila ada pekerjaan tidak sesuai agar dievaluasi dan mencermati aturan yang ada,” paparnya.
Editor: Budi Santoso
Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan menurunkan target capaian realisasi anggaran pada triwulan kedua 2024, baik keuangan maupun fisik. Dari tahun 2023 sebesar 61,17 persen untuk keuangan dan 66,98 persen untuk fisik, kini menjadi 46,68 persen untuk keuangan dan 54,62 persen untuk fisik.
Hal itu terungkap dalam paparan Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Grobogan Triwulan II 2024 di Riptaloka Setda Grobogan, Rabu (10/7/2024) sore. Dari situ diketahui ada pengurangan target realisasi anggaran hingga 10 persen sebagaimana dipaparkan di atas.
Dari paparan itu juga diketahui, realisasi anggaran baik keuangan maupun fisik mencapai Rp 1,249 triliun dari target Rp 1,397 triliun. Sedangkan APBD Grobogan pada 2024 nilainya sebesar Rp 2,812 triliun.
Dalam forum itu juga dipaparkan 5 OPD dengan realisasi anggaran terendah, adalah Bakesbangpol, Dispertan, Dinsos, Kecamatan Grobogan, dan DPUPR. Sedangkan 5 OPD dengan realisasi fisik terendah adalah Bakesbangpol, Dinsos, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Toroh, dan Disnakertrans.
Empat OPD yang memiliki anggaran terbesar diketahui rata-rata realisasi anggarannya lebih dari 35 persen. Pertama Dinas Pendidikan dengan anggaran total Rp 1 triliun dengan realisasi anggaran sekitar 38 persen, baik keuangan maupun fisik.
Berikutnya, Dinas Kesehatan dengan anggaran Rp 505,8 miliar mencapai realisasi anggaran sekitar 48 persen. Kemudian BPPKAD dengan anggaran Rp 494,2 miliar yang telah terealisasi hingga 70 persen, dan DPUPR dengan anggaran Rp 131 miliar yang terealisasi sekitar 30 persen (keuangan 22,7 persen dan fisik 37,9 persen).
Turut hadir dalam rakor tersebut, Bupati Grobogan Sri Sumarni, Wabup Bambang Pujiyanto, Sekda Anang Armunanto, serta seluruh pimpinan OPD. Bupati dalam kesempatan itu meminta kepada OPD yang capaiannya realisasi anggaran masih rendah agar bekerja lebih keras untuk mengejar ketertinggalan. Pihaknya juga meminta agar para OPD lebih mencermati aturan.
”Selagi masih ada waktu, ayo bekerja lebih keras. Yang sudah cukup tinggi kami apresiasi, dan harus ditingkatkan. Apabila ada pekerjaan tidak sesuai agar dievaluasi dan mencermati aturan yang ada,” paparnya.
Editor: Budi Santoso