Ketua Komisi A DPRD Grobogan Achmad Taufik menjelaskan, Raperda tersebut merupakan Raperda inisiatif Komisi A DPRD Grobogan periode 2019-2024.
”Menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Raperda dimaksud oleh Anggota Komisi A masa jabatan tahun 2024-2029 serta menyetujui Raperda dimaksud sesuai hasil komunikasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,” katanya dalam rapat paripurna, Senin (28/10/2024).
Achmad Taufik menerangkan, Raperda tersebut telah dibahas dengan tim dari Kemenkumham sebagai tenaga ahli dan tenaga perancang dalam rapat-rapat Komisi A.
”Serta masukan dalam rapat dengar pendapat umum (publik hearing) dengan SKPD, ormas dan tokoh masyarakat dengan narasumber dari BNN Kabupaten Kendal dan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,” bebernya.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan, Raperda tersebut telah melalui tahapan pembahasan dalam rapat paripurna sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD Grobogan yang merupakan usulan DPRD.
Taufik menerangkan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan. Hal itu mengingat secara geografis tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tinggi.
Murianews, Grobogan – Komisi A DPRD Grobogan melanjutkan penggodokan Raperda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menjadi Perda.
Ketua Komisi A DPRD Grobogan Achmad Taufik menjelaskan, Raperda tersebut merupakan Raperda inisiatif Komisi A DPRD Grobogan periode 2019-2024.
Raperda itu disebutnya sudah disetujui Bupati Grobogan pada 26 Juni 2024 beserta naskah akademiknya. Karena itu, pihaknya pun akan melanjutkan prosesnya.
”Menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Raperda dimaksud oleh Anggota Komisi A masa jabatan tahun 2024-2029 serta menyetujui Raperda dimaksud sesuai hasil komunikasi dengan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,” katanya dalam rapat paripurna, Senin (28/10/2024).
Achmad Taufik menerangkan, Raperda tersebut telah dibahas dengan tim dari Kemenkumham sebagai tenaga ahli dan tenaga perancang dalam rapat-rapat Komisi A.
”Serta masukan dalam rapat dengar pendapat umum (publik hearing) dengan SKPD, ormas dan tokoh masyarakat dengan narasumber dari BNN Kabupaten Kendal dan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,” bebernya.
Lebih lanjut, Taufik mengatakan, Raperda tersebut telah melalui tahapan pembahasan dalam rapat paripurna sesuai dengan mekanisme Tata Tertib DPRD Grobogan yang merupakan usulan DPRD.
Taufik menerangkan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diperlukan. Hal itu mengingat secara geografis tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tinggi.
”Kabupaten Grobogan bukan merupakan kantong peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, namun letak geografis yang strategis dimungkinkan dapat menjadi peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika,” bebernya.
Sebagai gambaran, jelas Taufik, penyalahgunaan narkotika di Grobogan sebagaimana data dari Polres Grobogan. Pada 19 Oktober 2023, Polres Grobogan menangkap dua pengedar narkoba di Desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggungharjo dengan barang bukti 1.980 butir obat terlarang.
Kemudian pada 22 Januari 2024, Polres Grobogan menangkap mantan anggota polisi warga Kelurahan Kalongan, Purwodadi dengan barang bukti sebanyak 3,35 gram narkoba jenis sabu.
”Untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan payung hukum berupa peraturan daerah sebagai tanggungjawab pemerintah daerah terhadap masyarakat Grobogan,” tandasnya.
Editor: Supriyadi
