Dengan tambahan tersebut, kini total RTLH yang akan dibangun yakni sebanyak 841 unit rumah.
Kabid Perumahan Rakyat pada Disperakim Grobogan Upik Farida Surya Dona mengatakan, semula pihaknya mendapatkan kuota 341 unit paket dari Bankeu Provinsi pada awal tahun. Namun, kemudian mendapatkan jatah tambahan 500 unit.
”Masing-masing unit alokasinya Rp 20 juta. Pencairan untuk kuota tambahan ini baru bulan depan (November 2024, red). Harapannya tentu dapat diselesaikan akhir tahun ini,” ujar Upik, Selasa (29/10/2024).
Upik menjelaskan, tambahan kuota tersebut diberikan dengan sasaran desa-desa miskin ekstrem. Harapannya, penanganan desa dengan kemiskinan ekstrem dapat segera rampung.
Secara total, bila dinominalkan, Grobogan mendapatkan total anggaran sebesar Rp 16,8 miliar untuk penanganan 841 RTLH dari Benkeu Provinsi.
Dia menjelaskan, pembangunan RTLH tahap pertama telah mencapai 80 persen. Pihaknya pun terus mendorong setiap desa untuk segera merealisasikannya, sehingga dapat selesai 100 persen.
Murianews, Grobogan – Pemkab Grobogan melalui Disperakim mendapatkan tambahan jatah pembangunan 500 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dari bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah.
Dengan tambahan tersebut, kini total RTLH yang akan dibangun yakni sebanyak 841 unit rumah.
Kabid Perumahan Rakyat pada Disperakim Grobogan Upik Farida Surya Dona mengatakan, semula pihaknya mendapatkan kuota 341 unit paket dari Bankeu Provinsi pada awal tahun. Namun, kemudian mendapatkan jatah tambahan 500 unit.
”Masing-masing unit alokasinya Rp 20 juta. Pencairan untuk kuota tambahan ini baru bulan depan (November 2024, red). Harapannya tentu dapat diselesaikan akhir tahun ini,” ujar Upik, Selasa (29/10/2024).
Upik menjelaskan, tambahan kuota tersebut diberikan dengan sasaran desa-desa miskin ekstrem. Harapannya, penanganan desa dengan kemiskinan ekstrem dapat segera rampung.
Secara total, bila dinominalkan, Grobogan mendapatkan total anggaran sebesar Rp 16,8 miliar untuk penanganan 841 RTLH dari Benkeu Provinsi.
Dia menjelaskan, pembangunan RTLH tahap pertama telah mencapai 80 persen. Pihaknya pun terus mendorong setiap desa untuk segera merealisasikannya, sehingga dapat selesai 100 persen.
Selain dari Bankeu Provinsi, Disperakim juga mendapatkan alokasi penanganan RTLH dari berbagai sumber anggaran. Antara lain dari APBD Grobogan dan Dana Insentif Fiskal (DIF) Pemerintah Pusat.
Upik mengatakan, program pembangunan RTLH juga ada yang dikhususkan bagi korban bencana. Untuk penanganan RTLH karena kebencanaan itu, Pemkab Grobogan telah menggelontorkan Rp 700 juta untuk perbaikan 66 unit rumah.
”Besarannya berbeda-beda bergantung tingkat keparahan kerusakanya,” katanya.
Masih terkait kebencanaan, anggaran penanganan RTLH juga dari Provinsi Jateng. Pada tahun ini ada 16 unit dengan masing-masing senilai Rp 20 juta.
Selain itu, juga ada penanganan RTLH melalui dana CSR perusahaan. Total ada 37 unit dengan nominal bervariatif dari Rp 17 juta hingga Rp 25 juta.
Editor: Supriyadi
