Salman memaparkannya dalam agenda Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Agenda ini berlangsung di Hotel 21 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Selasa (26/8/2025).
Lebih lanjut, Salman Nasution merinci kebrutalan yang dimaksudnya terjadi di Pemilu 2024. Kebrutalan itu ia paparkan dalam isu krusial dan evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024.
Hal yang disorotinya mulai rekrutmen calon di internal partai politik, netralitas penyelenggara pemilu, hingga permasalahan keterlibatan ASN, TNI dan Polri, serta kepala desa.
Berikutnya, hal yang mesti menjadi evaluasi adalah keberpihakan sejumlah penjabat kepala daerah kepada pasangan calon. Kemudian politik uang dengan jual beli suara atau vote buying, dan lemahnya penegakan hukum pemilu.
"Terdapat perbedaan putusan antara Bawaslu, DKPP, pengadilan, hingga Mahkamah Konstitusi," kata dia.
Murianews, Grobogan - Tim Ahli Komisi II DPR RI Salman Nasution menyebut Pemilu pada 2024 lalu berlangsung brutal. Dirinya membeberkan banyak kekurangan pada pesta demokrasi itu.
Salman memaparkannya dalam agenda Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Agenda ini berlangsung di Hotel 21 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Selasa (26/8/2025).
"Pemilu 2024 ini brutal, pelanggarannya brutal. Kita harus bisa merefleksi dari pemilu lalu," bebernya.
Lebih lanjut, Salman Nasution merinci kebrutalan yang dimaksudnya terjadi di Pemilu 2024. Kebrutalan itu ia paparkan dalam isu krusial dan evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024.
Hal yang disorotinya mulai rekrutmen calon di internal partai politik, netralitas penyelenggara pemilu, hingga permasalahan keterlibatan ASN, TNI dan Polri, serta kepala desa.
Berikutnya, hal yang mesti menjadi evaluasi adalah keberpihakan sejumlah penjabat kepala daerah kepada pasangan calon. Kemudian politik uang dengan jual beli suara atau vote buying, dan lemahnya penegakan hukum pemilu.
"Terdapat perbedaan putusan antara Bawaslu, DKPP, pengadilan, hingga Mahkamah Konstitusi," kata dia.
Partisipasi Politik...
Selain itu, ia juga memaparkan partisipasi politik belum maksimal dan edukasi politik masyarakat masih rendah. Ia juga mengkritik media massa yang dinilai terkooptasi kepentingan tertentu.
"Soal media massa ini kita bisa juga bicara panjang," katanya.
Sementara itu, Agustinus Eko Raharjo yang juga Tim Ahli Komisi II DPR RI fokus pemaparannya lebih kepada eksistensi Bawaslu pasca-Pemilu seperti sekarang ini. Menurutnya, Bawaslu dan KPU tidak cocok dijadikan lembaga adhoc. Kendati demikian, lembaga tersebut juga harus terus menunjukkan eksistensinya.
"Teman-teman media harus terus digandeng, kemudian sosial media juga mesti dioptimalkan. Unggah hal-hal yang terkait edukasi pemilu," kata sosok yang disapa Jojo Raharjo itu.
Editor: Budi Santoso
