Demo Grobogan Berlanjut Hari Ini, Berikut Daftar Tuntutannya

Murianews, Grobogan – Demonstrasi di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dikabarkan akan berlanjut pada Minggu (31/8/2025) siang ini.

Dalam flyer yang tersebar di media sosial, demo kali ini dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Aliansi Masyarakat Grobogan.

Berbeda dengan flyer yang beredar sebelumnya, ajakan demontrasi kali ini terdapat nomor WhatApp yang bisa dihubungi. Selain itu, juga muncul sejumlah tuntutan kepada DPRD dan Polres Grobogan.

Demonstrasi disebutkan akan dimulai pukul 13.00 WIB, dimulai di Polres Grobogan dan long march menuju kantor DPRD Grobogan.

Ketua PMII Grobogan Riffhan Andi Saputra mengonfirmasi bahwa dirinya akan ikut serta dalam demo kali ini.

Berikut ini tuntutan demonstrasi hari ini kepada DPRD Grobogan:

1. Tolak dan batalkan tunjangan DPR yang dituangkan dalam Surat Sekretaris Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024, terkait tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, sampai ada transparansi dan reformasi nyata. Alihkan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan masyarakat miskin.
2. Sahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
3. Pecat anggota DPR yang terbukti menghina rakyat atau hanya mewakili kepentingan partai politik yang tidak kredibel.
4. Audit secara transparan lewat badan netral penggunaan anggaran DPR yang mencapai Rp 10 triliun per tahun. Rampungkan anggaran, potong semua yang tidak urgen bagi kesejahteraan rakyat.
5. Tetapkan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur bagi anggota DPR sebagai standar kinerja.
6. Menuntut pemerintah daerah Kabupaten Grobogan lebih meningkatkan penanganan masalah sosial, banjir, drainase kota yang buruk, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.

Tuntutan ke Polri...

Tuntutan kepada Kapolres Grobogan dan jajarannya:

1. Mengutuk keras tindakan represif dan brutalitas aparat kepolisian yang mengakibatkan jatuhnya korban luka dan korban jiwa dalam aksi demonstrasi.
2. Menuntut Kapolri dan jajarannya untuk bertanggung jawab, serta menindak tegas aparat yang terlibat dalam kekerasan, terutama dalam kasus yang menyebabkan hilangnya nyawa.
3. Mendorong Komnas HAM, Kompolnas, serta lembaga pengawas independen lainnya untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terhadap seluruh pelanggaran yang terjadi.
4. Usut tuntas pelaku pembunuhan dan pelindasan driver ojol di Jakarta dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Meminta Presiden Republik Indonesia untuk tidak tutup mata dan segera mengambil langkah tegas menghentikan praktik kekerasan negara yang semakin sistematis dan terorganisir.
6. Menuntut kepolisian resor Grobogan sesuai tupoksi utama kerja aparat dan profesional dalam menyelesaikan kasus di Kabupaten Grobogan, baik di sektor internal pemerintahan, pertanian, dan sipil yakni pungli, mafia pertanian, praktik judi, konflik lingkungan, dan lain-lain.

Editor: Supriyadi