Murianews, Pati – Rehabilitasi mangrove di sepanjang kawasan pesisir Pantai Utara Jawa di Kabupaten Pati terhambat oleh konflik lahan. Upaya rehabilitasi mangrove di Bumi Mina Tani pun membutuhkan waktu yang lama.
Diperlukan areal yang cukup luas untuk rehabilitasi mangrove. Sedangkan, tak semua lahan di bibir pantai bisa ditanami manggrove untuk dijadikan tembok alami penghalang abrasi. Karena, lahan-lahan tersebut justru digunakan sebagian masyarakat untuk membuka pertambakan baru.
Fakta ini diungkapkan oleh Penyuluh Pendamping Wilayah Pantai Pati pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Jawa Tengah, Afrina Fajar Widyatmoko, saat berkunjung di kawasan Pesisir Pantai Desa Tulungsari Kecamatan Tayu Pati.
Dia menyatakan bahwa konflik lahan tersebut menjadi kendala dalam pelestarian lingkungan di kawasan pesisir Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat ini hanya puluhan hektare pesisir pantai Pati yang ditumbuhi mangrove dari ratusan hektare lahan pantai di Bumi Mina Tani.
”Mangrove seharusnya menjadi perlindungan di sepanjang pantai. Tapi masyarakat ada yang butuh lahan untuk tambak dan sebagainya,“ ungkapnya.
Padahal, kata dia, pemerintah saat ini sedang berencana melakukan rehabilitasi mangrove di sepanjang pantai Utara di Jawa. Termasuk di bibir pantai yang berada di Kabupaten Pati.
Pemulihan sabuk hijau itu ditargetkan rampung pada 2045 mendatang. Namun, pihaknya pesimis target tersebut bakal terpenuhi di Kabupaten Pati.
Mengingat, pelestarian lingkungan dengan perekonomian masyarakat setempat seringkali tidak berkesinambungan. Ia mencontohkan seperti kondisi manggrove yang berada di Desa Jepat Lor Kecamatan Tayu Pati yang mengalami kerusakan akibat dibuka menjadi petambakan.
”Misalnya Jepat Kidul akan menjumpai tanaman mangrove yang banyak berkurang. Jadi penanaman mangrove ini tergantung masyarakatnya juga. Jadi target di Pati sendiri belum ada. Kita baru mengintervensi masalah yang ada terlebih dahulu. Termasuk penyelesaian konflik ini,” tandasnya.
Editor: Supriyadi
