Demontrasi di di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2024). (Murianews/Umar Hanafi)
Murianews, Pati – Puluhan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Menggugat menggelar demontrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2024). Mereka menyatakan dukungan DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Mereka mulai berdatangan sekitar pukul 09.10 WIB. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka melakukan orasi di Jalan Wahidin, depan Gedung DPRD Kabupaten Pati.
Spanduk-spanduk itu berisi berbagai tuntutan. Mulai dari rakyat Pati dukung hak angket, turunkan harga sembako, tolak pemilu curang, bongkar penyalahgunaan kekuasaan hingga makzulkan Jokowi.
Salah satu orator, Awang Dodi mengatakan demontrasi ini bukan untuk salah satu pasangan calon (presiden) presiden maupun untuk partai politik. Pihaknya menggelar demontrasi murni agar kecurangan Pemilu diusut dengan tuntas.
”Kami di sini bukan soal kalah dan menang. Tapi kami di sini berbicara tentang kecurangan pemilu, kemunduran demokrasi,” ujar Dodi saat berorasi.
Ia juga khawatir rezim Orde Baru (Orba) datang kembali. Mengingat, berdasarkan pengamatannya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenangkan salah satu paslon mirip dengan cara Orba.
Di mana, diduga melakukan mobilisasi berbagai lembaga negara, baik ASN, kementerian hingga aparat kepolisian untuk memenangkan paslon jagoan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kebijakan bantuan sosial juga diduga disalahgunakan.
”Jangan sampai rezim Orde Baru muncul lagi. Kita lihat juga politisi bansos,” kata dia.
Koordinator aksi, Jumadi menambahkan pihaknya mencium berbagai kecurangan dalam Pemilu 2024. Di antaranya dugaan penggelembungan suara kepada salah satu paslon.
”Kecurangan pemilu yakni penggelembungan suara, sudah diatur bagaimana agar salah satu paslon menang. itu adalah skenario kejahatan politik yang dilakukan Presiden Jokowi,” kata dia.
Selain itu, penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur maupun Pj Bupati disinyalir syarat akan kecurangan Pemilu 2024. Ia mencium Pj yang ditujuk diminta untuk memenangkan salah satu paslon.
”Penentuan Pj adalah titipan yang dikasih untuk memenangkan salah satu paslon. Rakyat Indonesia harus cerdas,” kata dia.
Dalam demontrasi ini, pihaknya juga menuntut kepada Pemerintah untuk menurunkan harga beras. Pihaknya menilai, ingginya harga beras membuat masyarakat sengsara.
Editor: Supriyadi
Murianews, Pati – Puluhan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Menggugat menggelar demontrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2024). Mereka menyatakan dukungan DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024.
Mereka mulai berdatangan sekitar pukul 09.10 WIB. Dengan membawa berbagai spanduk, mereka melakukan orasi di Jalan Wahidin, depan Gedung DPRD Kabupaten Pati.
Spanduk-spanduk itu berisi berbagai tuntutan. Mulai dari rakyat Pati dukung hak angket, turunkan harga sembako, tolak pemilu curang, bongkar penyalahgunaan kekuasaan hingga makzulkan Jokowi.
Salah satu orator, Awang Dodi mengatakan demontrasi ini bukan untuk salah satu pasangan calon (presiden) presiden maupun untuk partai politik. Pihaknya menggelar demontrasi murni agar kecurangan Pemilu diusut dengan tuntas.
”Kami di sini bukan soal kalah dan menang. Tapi kami di sini berbicara tentang kecurangan pemilu, kemunduran demokrasi,” ujar Dodi saat berorasi.
Ia juga khawatir rezim Orde Baru (Orba) datang kembali. Mengingat, berdasarkan pengamatannya, upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenangkan salah satu paslon mirip dengan cara Orba.
Di mana, diduga melakukan mobilisasi berbagai lembaga negara, baik ASN, kementerian hingga aparat kepolisian untuk memenangkan paslon jagoan Presiden Joko Widodo. Selain itu, kebijakan bantuan sosial juga diduga disalahgunakan.
”Jangan sampai rezim Orde Baru muncul lagi. Kita lihat juga politisi bansos,” kata dia.
Koordinator aksi, Jumadi menambahkan pihaknya mencium berbagai kecurangan dalam Pemilu 2024. Di antaranya dugaan penggelembungan suara kepada salah satu paslon.
”Kecurangan pemilu yakni penggelembungan suara, sudah diatur bagaimana agar salah satu paslon menang. itu adalah skenario kejahatan politik yang dilakukan Presiden Jokowi,” kata dia.
Selain itu, penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur maupun Pj Bupati disinyalir syarat akan kecurangan Pemilu 2024. Ia mencium Pj yang ditujuk diminta untuk memenangkan salah satu paslon.
”Penentuan Pj adalah titipan yang dikasih untuk memenangkan salah satu paslon. Rakyat Indonesia harus cerdas,” kata dia.
Dalam demontrasi ini, pihaknya juga menuntut kepada Pemerintah untuk menurunkan harga beras. Pihaknya menilai, ingginya harga beras membuat masyarakat sengsara.
