Dalam dapat tersebut masing-masing paslon mendapatkan kesempatan untuk saling lempar pertanyaan.
”Prioritas program paslon nomor urut 2 ada satu kegiatan akan melakukan pengelolaan waduk. Waduk mana? Setahu saya waduk kewenangan pusat. Kemudian akan membangun kawasan industri. Padahal Pati tidak punya kawasan industri,” tanya Sudewo.
Menjawab hal ini, Wahyu mengakui pengelolaan waduk memang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Namun ia menilai Pemkab Pati mempunyai kewajiban untuk membantu mengelola waduk.
”Waduk memang bukan kewenangan Pemkab tapi wajib membantu untuk prasarana waduk tersebut. Kita juga bantu, termasuk jalan, saluran irigasi dan sarana untuk menunjang kawasan industri,” jawab Wahyu.
Murianews, Pati – Calon Bupati Pati nomor urut 1 Sudewo mematahkan program calon Bupati Pati nomor 2 Wahyu tentang pengelolaan waduk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Gelalat ini terungkap dalam debat perdana Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Pati di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Rabu (30/10/2024).
Dalam dapat tersebut masing-masing paslon mendapatkan kesempatan untuk saling lempar pertanyaan.
Saat mendapatkan kesempatan melontarkan pertanyaan, Sudewo menayangkan program Wahyu-Suharyono soal pengelolaan waduk dan pembangunan kawasan industri.
”Prioritas program paslon nomor urut 2 ada satu kegiatan akan melakukan pengelolaan waduk. Waduk mana? Setahu saya waduk kewenangan pusat. Kemudian akan membangun kawasan industri. Padahal Pati tidak punya kawasan industri,” tanya Sudewo.
Menjawab hal ini, Wahyu mengakui pengelolaan waduk memang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Namun ia menilai Pemkab Pati mempunyai kewajiban untuk membantu mengelola waduk.
”Waduk memang bukan kewenangan Pemkab tapi wajib membantu untuk prasarana waduk tersebut. Kita juga bantu, termasuk jalan, saluran irigasi dan sarana untuk menunjang kawasan industri,” jawab Wahyu.
Calon Wakil Bupati Pati Suharyono menambahkan, beberapa tahun lalu, Waduk Gunungrowo Pati sempat bocor. Lantaran koordinasi yang baik dengan pemerintah, kebocoran itu tidak menimbulkan bencana.
”Pernah terjadi kebocoran Waduk Gunungrowo dengan koordinasi dengan baik waduk tersebut bisa ditangani dan berfungsi kembali,” kata Suharyono.
Menanggapi jawaban ini, Sudewo menilai jawaban Wahyu-Suharyono beda konteks. Menurut Sudewo, langkah tersebut bukan termasuk pengelolaan. Bila pengelolaan, seharusnya ada anggaran dan langkah langsung yang dilakukan.
”Kalau hanya koordinasi beda kontek. Pengelolaan itu harus bersifat pengalokasian anggaran, program atau membuat kebijakan. Membangun jalan kawasan industri, kawasan industri itu harus SK presiden atau SK menteri,” tandas dia.
Editor: Cholis Anwar