Bappeda Kudus Usul Anggaran Makan Siang Gratis Pakai DAK Nonfisik

Murianews, Kudus – Plt Kepala Bappeda Kudus, Jawa Tengah, Sulistiyowati memberikan usulan terkait program makan siang gratis. Ia mengusulkan agar skema peganggaran dilakukan menyerupai dengan pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Sulistiyowati menjelaskan, pelaksanaan program makan siang gratis di 2025 ini dimungkinkan menggunakan DAK dari APBN 2025. Namun, hal yang belum bisa dipastikan yakni DAK yang nantinya digunakan untuk program ini yakni apakah menggunakan DAK fisik atau DAK non fisik.

”Kami saat ini terus mengkaji dari berbagai pertimbangan. Utamanya soal mekanisme penganggarannya,” katanya saat ditemui di kantornya, Senin (26/8/2024).

Ia mengusulkan agar penggunaan anggaran program makan siang gratis itu menggunakan DAK nonfisik. Pertimbangannya karena pencairannya dari pusat langsung ke rekening sekolah, kemudian pihak sekolah menunjuk pihak ketiga selaku penyedia menu makanan bergizinya.

”Kalau menggunakan DAK fisik lebih panjang prosesnya. Karena dari pusat harus ke kas daerah dulu. Kemudian dari kas daerah ke Disdikpora,” sambungnya.

Namun, apabila menggunakan DAK nonfisik diprediksi lebih rumit. Sebab, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kudus tidak hanya di bawah naungan Disdikpora saja. Melainkan, ada sekolah yang di bawah naungan Kemenag. 

Sementara itu, Kemenag Kudus bukan di bawah naungan Pemkab Kudus. Sehingga skema pencairan tidak bisa langsung dicairkan sebagaimana sekolah di bawah naungan Disdikpora.

”Kalau mau dianggarkan untuk sekolah di bawah naungan Kemenag mekanisme pencairannya lebih rumit. Atau bisa dilakukan dengan cara hibah,” terangnya.

Melihat dari pertimbangan itu, pihaknya mengusulkan agar program MBG ini menggunakan DAK non fisik yang skemanya dilakukan seperti Dana BOS. Yakni dari pusat langsung ke rekening sekolah.

”Sekolah nantinya yang akan mengelola program makan siang gratis ini dengan menunjuk penyedia jasa kateringnya sendiri,” ujarnya.

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan BPKAD dan Disdikpora terkait mekanisme penganggaran menggunakan DAK. Termasuk plus minus program ini juga terus dikaji bersama. 

”Kami diskusi dengan teman-teman BPKAD, Disdikpora dan juga DKK. Kami memang cenderung ke DAK nonfisik. Sehingga anggaran bisa langsung masuk ke rekening sekolah masing-masing. Tetapi harus terus dipantau pelaksanaannya,” imbuhnya.

Editor: Cholis Anwar