Ketika masyarakat tetap memilih rokok legal, maka pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) akan tetap survive. Sebaliknya ketika tarif cukai naik, maka IHT akan tertekan.
”Kalau tarif pta cukai rokok naik, kami tertekan. Penjualan susah dan rokok ilegal marak. Masyarakat akhirnya memilih rokok ilegal,” sambungnya.
M Dodiek menyampaikan, tarif cukai rokok memang diharapkan pemerintah. Akan tetapi apabila tarifnya terlalu tinggi maka perusahaan yang memproduksi rokok legal juga tertekan.
”Sebaiknya jangan dinaikkan supaya kami juga bisa bertahan,” imbuhnya.
Murianews, Kudus – Ketua Umum Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), M Dodiek T. Wartono mengungkapkan, kebijakan pengurangan tarif cukai rokok dapat membantu Industri Hasil Tembakau (IHT) untuk survive.
Jika ada kebijakan pengurangan tarif cukai rokok, perusahaan rokok legal dapat menekan peredaran rokok ilegal. Dalam hal ini gap harga antara rokok legal dengan rokok ilegal tidak terlalu jauh.
”Ketika tarif pita cukai rokok rendah, maka potensi orang mau bikin rokok ilegal itu minim. Masyarakat juga minim untuk beralih ke rokok ilegal,” katanya, Jumat (19/9/2025).
Ketika masyarakat tetap memilih rokok legal, maka pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT) akan tetap survive. Sebaliknya ketika tarif cukai naik, maka IHT akan tertekan.
”Kalau tarif pta cukai rokok naik, kami tertekan. Penjualan susah dan rokok ilegal marak. Masyarakat akhirnya memilih rokok ilegal,” sambungnya.
M Dodiek menyampaikan, tarif cukai rokok memang diharapkan pemerintah. Akan tetapi apabila tarifnya terlalu tinggi maka perusahaan yang memproduksi rokok legal juga tertekan.
”Sebaiknya jangan dinaikkan supaya kami juga bisa bertahan,” imbuhnya.
Pengurangan Tarif Cukai...
Terpisah, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja (SP) Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (RTMM) PT Djarum, Ali Muslikin mengatakan, pihaknya berkeinginan agar ada pengurangan tarif cukai rokok. Pihaknya juga berharap pemerintah memberantas rokok ilegal.
”Tarif cukai rokok jangan naik. Kemudian pemerintah juga bisa memberantas peredaran rokok ilegal yang keberadaannya merugikan negara,” ujarnya.
Ia menyebut peredaran rokok ilegal tidak memberikan manfaat untuk negara. Di satu sisi, keberadaan rokok ilegal berpotensi membuat rokok legal tidak laku.
”Ketika rokok tidak laku, maka imbasnya ke kami para pelaku IHT. Artinya bisa menimbulkan dampak PHK buruh rokok,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Kudus Samani Intakoris mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. Keduanya juga bertemu di kantor PPRK hari ini, Jumat (19/9/2025).
”Terkait kenaikan tarif cukai rokok, pak gubernur (Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, red) akan mengusulkan moratorium agar tidak ada kenaikan cukai rokok,” imbuhnya.
Editor: Budi Santoso
