Ini Peran Oknum Polisi yang Terlibat Kasus TPPO Penjualan Ginjal
Zulkifli Fahmi
Jumat, 21 Juli 2023 09:27:00
Murianews, Jakarta – Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan adanya keterlibatan oknum polisi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) penjualan ginjal di Kamboja.
Hengki pun menjelaskan peranan oknum polisi berpangkat Aipda tersebut. Ia menyebut, oknum polisi berinisial M itu berperan menghalangi proses penyidikan.
’’Oknum anggota Polri atas nama Aipda M, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi, baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan,’’ katanya dalam konferensi pers seperti dilansir dari PMJ News, Jumat (21/7/2023).
Hengki mengungkapkan, cara menghalangi proses penyidikan yang dilakukan yakni, dengan cara menyuruh membuang hp hingga berpindah-pindah tempat.
’’Pada intinya adalah menghindari pengejaran dari pihak kepolisian,’’ sambungnya.
Tak hanya itu, Hengki juga menyampaikan bahwa oknum anggota Aipda M turut menerima uang dari para tersangka yang terlibat dalam kasus TPPO penjualan ginjal itu.
“Yang bersangkutan menerima uang sejumlah Rp 612 juta, ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak dilanjutkan kasusnya,” ungkapnya.
Diketahui, polisi telah menangkap 12 orang sindikat TPPO penjualan ginjal ke Kamboja. Selain oknum polisi berinisial M, Dirreskrimum Polda Metro Jaya juga menangkap seorang oknum petugas imigrasi berinisial AH, serta 10 tersangka lainnya berinisial MAF, R, DS, HA, ST, H, HS, GS, EP, dan LF.
Atas perbuatannya, hukuman Aipda M diperberat dengan jeratan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juncto Pasal 221 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Obstruction of justice atau perintangan penyidikan).
’’Kemudian satu orang tersangka dari oknum imigrasi atas nama A. Ini dikenakan pada Pasal 2 dan Pasal 4 juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yaitu setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan, yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Ini ancamannya ditambah 1/3 kalau penyelenggara ini di sini pasal-pasal pokok,’’ jelasnya.
