Rabu, 29 November 2023

Polemik Patung Soekarno Banyuasin, Pemkab Ancam Tak Bayar Tender

Zulkifli Fahmi
Sabtu, 23 September 2023 17:20:00
Patung Soekarno di Banyuasin yang dinilai tak mirip. (Istimewa/Sripoku.com)

Murianews, Banyuasin – Pembangunan patung Presiden pertama RI, Ir Soekarno di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel) memunculkan polemik. Padahal proyek itu dikerjakan dengan anggaran Rp 500 juta.

Polemik itu muncul lantaran patung Soekarno yang dibangun dinilai tak mirip dengan sosok Presiden pertama Indonesia. Wajahnya tampak tembam dan perawakannya gemuk.

Melansir Detik.com, Sabtu (23/9/2023), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim mangaku menerima banyak telepon terkait patung Soekarno itu. Salah satunya dari komunitas seni rupa Sumsel. Mereka menyebut proyek itu memalukan.

”Saya juga terkejut banyak yang menelepon menanyakan kenapa patung ini tidak sesuai dengan Bung Karno, ini lebih gempal dan mukanya agak lucu,” kata Erwin.

Erwin pun prihatin dengan polemik patung Ir Soekarno itu yang dinilai mempermalukan Banyuasin tersebut. Pihaknya pun langsung melakukan verifikasi ke lapangan.

Ia menegaskan, tak akan membayar tender apabila pembangun patung Bung Karno itu tak diperbaiki. Erwin menyebut, masih ada waktu untuk dilakukan perbaikan.

”Saya sudah mengontak Dinas PU untuk melakukan verifikasi ke lapangan. Tapi kan kegiatan ini belum selesai. Pekerjaannya belum selesai dan belum dibayar, masih bisa dilakukan perbaikan. Kami akan mengambil tindakan kalau tidak sesuai, tidak akan kami bayar,” jelasnya.

Erwin menjelaskan, proyek pembuatan patung Ir Soekarno itu dikerjakan pihak ketiga dengan nilai anggaran Rp 500 juta. Kegiatan itu dimulai September 2023 dan ditarget rampung selama tiga bulan.

Belum dipastikan apakah patung ini bisa diperbaiki saja atau perlu dibongkar total. Erwin menyatakan masih menunggu laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

”Itu dikerjakan oleh pihak ketiga. Tergantung (dibongkar atau perbaiki) karena saya belum mendapat laporan dari Kadis PU apakah nanti bisa direvisi tanpa harus bongkar apakah memang harus bongkar dari awal,” tuturnya.

Komentar