Debat Capres
Anies: Negara Jangan Pelit pada Guru
Zulkifli Fahmi
Minggu, 4 Februari 2024 23:12:00
Murianews, Jakarta – Calon Presiden Nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost. Namun, harus dipandang sebagai investasi.
”Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru,” katanya dalam Debat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.
Menurut Anies, negara harus memberikan yang adil pada guru maupun dosen. Dengan begitu, mereka bisa berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.
Anies kemudian membeberkan apa yang telah dilakukannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di mana, guru-guru PAUD mendapatkan hibah, guru-guru agama juga mendapatkan bantuan.
”Semua guru dan dosen di Jakarta, bebas PBB rumahnya. Sebagai apa, sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status dosen juga begitu kemudian penghasilannya dan kehormatannya pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan,” katanya.
Di kesempatan sebelumnya, Calon Presiden Nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pendidik adalah kunci dalam mencedaskan kehidupan bangsa. Itu diungkapkan saat menjawab soal isu pendidikan.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan pendidik. Tujuannya, agar mereka dapat berkonsentrasi penuh mendidik anak-anak bangsa.
”Prinsip itu harus dipegang seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu maka terjemahannya mudah, Apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil? Penghasilan yang setara?” kata Anies.
Ia menyebut, persoalan saat ini ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru PPPK, 1,6 juta guru belum tersertifikasi, dan juga mereka dibebankan dengan administrasi yang menyita waktu.
Anies pun menawarkan percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPK, kemudian beasiswa untuk anak guru, dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan.
”Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” katanya.
Murianews, Jakarta – Calon Presiden Nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai cost. Namun, harus dipandang sebagai investasi.
”Karena itu, negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan dan jangan pelit kalau sama guru. Jangan pernah kita memberikan yang seminim mungkin untuk guru,” katanya dalam Debat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam.
Menurut Anies, negara harus memberikan yang adil pada guru maupun dosen. Dengan begitu, mereka bisa berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik.
Anies kemudian membeberkan apa yang telah dilakukannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di mana, guru-guru PAUD mendapatkan hibah, guru-guru agama juga mendapatkan bantuan.
”Semua guru dan dosen di Jakarta, bebas PBB rumahnya. Sebagai apa, sebagai penghargaan dari negara untuk mereka. Jadi kita berikan dukungan kepada guru dalam artian status dosen juga begitu kemudian penghasilannya dan kehormatannya pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang tercerdaskan,” katanya.
Di kesempatan sebelumnya, Calon Presiden Nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut pendidik adalah kunci dalam mencedaskan kehidupan bangsa. Itu diungkapkan saat menjawab soal isu pendidikan.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan pendidik. Tujuannya, agar mereka dapat berkonsentrasi penuh mendidik anak-anak bangsa.
”Prinsip itu harus dipegang seluruh penanggung jawab kebijakan di seluruh Indonesia. Kalau kita punya pegangan itu maka terjemahannya mudah, Apakah tenaga pendidikan pendidik di tempat anda bertanggung jawab sudah mendapatkan penghasilan yang adil? Penghasilan yang setara?” kata Anies.
Ia menyebut, persoalan saat ini ada puluhan ribu guru honorer belum diangkat jadi guru PPPK, 1,6 juta guru belum tersertifikasi, dan juga mereka dibebankan dengan administrasi yang menyita waktu.
Anies pun menawarkan percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPK, kemudian beasiswa untuk anak guru, dan anak dosen serta anak tenaga kependidikan.
”Jangan sampai mereka mendidik ratusan anak, tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas,” katanya.
