Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Segera Dibahas Jokowi
Zulkifli Fahmi
Sabtu, 24 Februari 2024 14:43:00
Murianews, Jakarta – Program makan siang gratis Prabowo-Gibran mulai dibahas dalam Kabinet Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Program ini rencananya masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan, porgam itu masuk dalam pembahasan APBN 2025.
”Masuk,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dikutip dari CNBCIndonesia, Sabtu (24/2/2024).
Ia menjelaskan, program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran dibahas dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Rencananya, pembahasan kebijakan itu dilakukan Senin (26/2/2024). Ia menyebut, pembahasan dilakukan langsung dalam Rapat Sidang Kabinet Pemerintahan Jokowi.
”PPKF sedang dibahas, nanti Senin (26 Februari 2024) akan ada sidang kabinet. Jadi, tunggu saja Senin,” tandas Airlangga.
Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir 20 Oktober 2024 mendatang. Dengan dibahasnya program makan siang gratis Prabowo-Gibran di era Jokowi, maka agenda tersebut bisa segera dilaksanakan usai jabatan Jokowi selesai.
Di sisi lain, Budiman Sudjatmiko, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengatakan, ada 82,9 juta anak sekolah dan pesantren di Indonesia yang menjadi sasaran program tersebut.
Untuk menjalankan program itu, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 450 triliun per tahunnya. Meski begitu, ia mengklaim pada tahun pertama anggaran yang dihabiskan hanya sekitar Rp 120 triliun.
Budiman mengatakan, dalam menjalankan program itu, Prabowo-Gibran akan menggandeng BUMDes, UMKM, dan koperasi untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan kebutuhan bahan-bahan tersebut.
Sementara itu, industri besar pangan nasional diharapkan berperan mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.
Dengan pendekatan gotong royong itu, pemerintah diharapkan dapat menghemat anggaran hingga 40-50 persen untuk pembiayaan program itu.
”Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp 50 triliun‐Rp 60 triliun saja,” tutur Budiman dikutip dari CNN Indonesia.com.
