Itu ia sampaikan dalam pidato kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
”Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita,” ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengatakan, perilaku korup saat ini telah menjangkiti para eselon dan birokrat di institusi pemerintahan hingga pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, fakta bahwa ada pejabat yang korup harus berani diakui sebagai tantangan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.
”Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” katanya.
Hasil perenungannya setelah hampir 300 hari memimpin, ia menyatakan makin mengetahui betapa besarnya tantangan untuk membereskan aksi-aksi penyelewengan di tubuh pemerintahan.
”Hal ini tidak baik, tetapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” sambung Presiden Prabowo.
Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, korupsi merupakan musuh besar bangsa. Pemberantasan korupsi pun menjadi tantangan besar pemerintah.
Itu ia sampaikan dalam pidato kinerja lembaga-lembaga pemerintah dan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
”Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita,” ujarnya seperti dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo mengatakan, perilaku korup saat ini telah menjangkiti para eselon dan birokrat di institusi pemerintahan hingga pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, fakta bahwa ada pejabat yang korup harus berani diakui sebagai tantangan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.
”Perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN-BUMN kita, ada di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” katanya.
Hasil perenungannya setelah hampir 300 hari memimpin, ia menyatakan makin mengetahui betapa besarnya tantangan untuk membereskan aksi-aksi penyelewengan di tubuh pemerintahan.
”Hal ini tidak baik, tetapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri, harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” sambung Presiden Prabowo.
Janji Prabowo...
Presiden menegaskan ia telah berjanji melaksanakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah diambil sumpahnya sebagai Presiden RI.
”Karena itu, saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi, dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan,” ujar Presiden.
Diketahui, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI.
Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.
Tampak hadir di kesempatan itu, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 KH Ma’ruf Amin.
