Jokowi Akan Naikkan Dana Insentif Daerah untuk Kendalikan Inflasi

Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menaikkan insentif fiskal atau dana insentif daerah (DID) untuk pengendali inflasi pada tahun 2024 mendatang. Tahun 2023 ini sendiri total dana yang digelontorkan untuk dana insentif itu mencapai Rp 1 triliun.

Menteri Keuanagan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan jika Jokowi telah menyetujui rencana kenaikan dana insentif daerah pada tahun depan.

”Presiden memutuskan Dana Insentif Daerah untuk pengendalian inflasi tahun 2024 untuk dinaikkan,” kata Sri Mulyani dalam unggahannya di akun Instagramnya @smindrawati dikutip Murianews.com pada Jumat (01/8/2023).

Menurut Sri Mulyani, kebijakan ini diambil Jokowi untuk memacu daerah untuk terus bekerja secara detail, teliti, dan antisipatif terhadap perubahan iklim dan disrupsi rantai pasok untuk mengendalikan inflasi.

”Agar memacu daerah terus bekerja detail teliti dan antisipatif terhadap perubahan iklim - hadirnya El Nino dan disrupsi rantai pasok lainnya," ujarnya.

Dana fiskal itu diberikan pemerintah kepada daerah yang dinilai mampu mengendalikan inflasi secara baik dan stabil.

Melalui dana insentif daerah tersebut, Menkeu mengharapkan pemerintah daerah mampu secara aktif memantau dan mengendalikan pergerakan harga, terutama komoditas pangan seperti beras, ayam, telur, cabe, ikan, dan sebagainya.

Ia juga mengajak Pemerintah Daerah agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki berupa APBD untuk peningkatan ketahanan pangan dan stabilisasi harga.

”Gunakan APBD untuk meningkatkan ketahanan pangan dan menstabilkan harga. Dengan demikian rakyat akan terus terjaga daya belinya. Mendagri dan Kemendagri secara konsisten melakukan rapat koordinasi mingguan dengan Kepala Daerah untuk memonitor dan menjaga komitmen daerah mengendalikan inflasi," tambahnya.

Sementara itu Jokowi juga menginstruksikan pemerintah daerah melakukan pengendalian inflasi melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan panjang. Untuk strategi jangka pendek, Jokowi meminta agar pemda terbuka dalam mengintegrasikan data stok neraca pangan daerah masing-masing.

”Penting data-data seperti ini diintegrasikan sehingga basis pengambilan keputusan itu ada pegangannya yaitu data. Koordinasi antardaerah, mana yang kelebihan, mana yang kurang segera disambungkan sehingga saya titip jangan ego daerah itu dikedepankan karena kita ini NKRI,” katanya.

Hal ini ditekankan Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara Jakarta, Kamis (31/8/2023).