”Alhamdulillah hari ini kantor cabang kedua kami resmi dibuka di Kudus,” kata mantan Bupati Kudus tersebut.
Musthofa yang juga anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini menambahkan, perkembangan lembaga jasa keuangan terutama BPR saat ini telah banyak diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah.
Termasuk juga peran OJK yang salah satu kewenangannya adalah mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.
”Jadi jangan heran kalau melihat kantor nya sepi. Sebab layanan untuk nasabah kini sudah banyak yang beralih ke digital,” pungkasnya.
Murianews, Kudus – Bank Perekonomian Rakyat BPR Agung Sejahtera resmi buka cabang di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Mereka pun mengusung misi ikut serta dalam mendorong kemajuan ekonomi warga Kudus.
Kantor cabang ini terletak di jalan Agil Kusumadiya Kudus-Semarang. Persemiannya pun dihadiri langsung oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah Sumarjono.
Hadir pula secara langsung Pemegang Saham Pengendali Bank AS H Musthofa, pemegang saham Hj Atiek Musthofa, Sekda Kudus Revlisianto Subekti dan para pimpinan perbankan di Kudus serta nasabah dan deposan yang selama ini menjadi mitra.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah Sumarjono pun mengapresiasi dibukanya kantor cabang baru Bank AS.
Hadirnya Bank AS ini diharapkan menjadi angin segar bagi perkembangan UMKM di Kudus. Apalagi, BPR AS telah memiliki izin untuk penyaluran KUR.
”BPR AS ini menjadi satu-satunya BPR di Indonesia yang sudah mengantongi izin penyaluran KUR. Ini tentu akan menjadi daya saing bagi BPR AS guna mengembangkan layanan jasa keuangan khususnya bagi masyarakat Kudus,” ungkapnya.
Pemilik sekaligus Pemegang Saham Pengendali BPR Agung Sejahtera Mustofa bersyukur akhirnya bisa membuka kantor cabang baru di Kudus.
”Alhamdulillah hari ini kantor cabang kedua kami resmi dibuka di Kudus,” kata mantan Bupati Kudus tersebut.
Musthofa yang juga anggota DPR RI dari PDI Perjuangan ini menambahkan, perkembangan lembaga jasa keuangan terutama BPR saat ini telah banyak diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah.
Termasuk juga peran OJK yang salah satu kewenangannya adalah mengawasi kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.
Musthofa menambahkan, BPR Agung Sejahtera kini fokus pada pengembangan digitalisasi layanan untuk nasabah seperti penggunaan M-Banking hingga upaya menggandeng bank konvensional untuk layanan ATM bersama.
”Jadi jangan heran kalau melihat kantor nya sepi. Sebab layanan untuk nasabah kini sudah banyak yang beralih ke digital,” pungkasnya.
