Pilkada Kudus 2024
Marak Postingan Dugaan Politik Uang, Bawaslu Kudus Belum Dalami
Anggara Jiwandhana
Minggu, 24 November 2024 12:43:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Kudus – Jagat dunia maya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, belakangan ini selalu dipenuhi dengan foto-foto dugaan politik uang. Di mana dalam foto yang diunggah, nampak ada uang tunai dan gambar pasangan calon yang maju ke Pilkada Kudus 2024.
Mayoritas dari para warganet yang memposting foto tersebut pun menambahkan sejumlah keterangan dengan kalimat girang. Foto dan keterangan ini pun marak di berbagai media sosial. Mulai dari Facebook hingga WhatsApp.
Bawaslu Kudus, Jawa Tengah, sendiri mengakui cukup maraknya hal-hal seperti ini. Mereka juga sudah menerima berbagai foto berisikan gambar uang dan foto paslon Pilkada Kudus 2024.
Namun karena minimnya informasi yang termuat dalam laporan, seperti kapan uang dan gambar paslon tersebut diberikan, atau di mana diberikannya tidak jelas, Bawaslu Kudus urung mendalaminya.
Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengungkapkan, pihak Bawaslu Kudus juga tidak bisa menjadikan foto-foto dugaan politik uang tersebut menjadi temuan mereka.
”Karena memang tidak ada lokasi khususnya. Iya kalau itu di Kudus, tapi kalau diambilnya di wilayah lain? Secara syarat materil dan formil ini tidak bisa diproses,” katanya usai apel pengawasan di Kantor Bawaslu Kudus, Minggu (24/11/2024).
Meski demikian, Minan memastikan seluruh pengawasnya sudah menyisir desa-desa untuk mencegah terjadinya praktek politik uang.
”Kami juga meminta bantuan masyarakat kalau memang ada praktek ini laporkan saja kepada kami langsung, disertai bukti dan keterangan waktu dan tempatnya,” pungkas Minan.
