Alasan dari usulani Masan ini adalah karena di titik tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Masan menyebut tak jarang ia disambati oleh warga terkait permasalahan ini.
”Masyarakat banyak yang menyampaikan keluhan karena di lokasi Jembatan Kembar tersebut gelap dan sering kali terjadi kecelakaan. Bahkan tadi malam saja terjadi kecelakaan,” ucapnya saat meninjau lokasi tersebut bersama sejumlah kepala dinas terkait, Kamis (2/1/2025).
Dari segi kewenangan, ruas jalan tersebut memang milik pemerintah pusat. Namun bukan berarti pemerintah daerah tinggal diam. Pemkab Kudus sebagai penyelenggara pemeritahan di Kudus harus tetap memberikan solusi.
Murianews, Kudus – Dinas Perhubungan atau Dishub Kudus, Jawa Tengah, segera memasang rambu penanda di area Jembatan Kembar Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kudus.
Meski begitu, pihak Dishub akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemilik kewenangan jalan.
Sedang untuk lampu penerangan jalannya, kata dia, akan dicek karena sudah ada tiang lampu penerangan jalan umum (LPJU), sehingga bisa dihidupkan secepatnya.
”Akan kami tindaklanjuti secepatnya,” ungkapnya di sela peninjauan, Kamis (2/1/2025).
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Abdul Halil juga melakukan hal serupa untuk berkoordinasi dengan pemilik kewenangan guna mendapatkan surat rekomendasi terkait usulan pembuatan taman.
”Jika sudah ada izin, kami akan menyusun perencanaan termasuk konsep taman yang dibangun di dua sisi jembatan, sehingga pengendara yang melintas mengetahui bahwa ada jembatan,” tuturnya.
Pembangunan Taman...
Ketua DPRD Kudus, Jawa Tengah, Masan sebelumnya mengusulkan pembuatan taman dan penanda di Jembatan Kembar Jalan Pantura Kudus-Pati. Tepatnya di Desa Gondoharum, Jekulo, Kudus.
Alasan dari usulani Masan ini adalah karena di titik tersebut kerap terjadi kecelakaan lalu lintas. Masan menyebut tak jarang ia disambati oleh warga terkait permasalahan ini.
”Masyarakat banyak yang menyampaikan keluhan karena di lokasi Jembatan Kembar tersebut gelap dan sering kali terjadi kecelakaan. Bahkan tadi malam saja terjadi kecelakaan,” ucapnya saat meninjau lokasi tersebut bersama sejumlah kepala dinas terkait, Kamis (2/1/2025).
Dari segi kewenangan, ruas jalan tersebut memang milik pemerintah pusat. Namun bukan berarti pemerintah daerah tinggal diam. Pemkab Kudus sebagai penyelenggara pemeritahan di Kudus harus tetap memberikan solusi.
