”Pegunungan di hulu wilayah yang alih fungsi dari hutan menjadi kebun turut membawa tanah ke sungai yang akhirnya menimbulkan kedangkalan. Lalu ketika hujan turun, air lebih cepat meluap hingga akhirnya menggenangi pemukiman warga,” tuturnya.
Oleh karena itu pihaknya berharap masyarakat bersedia untuk andil dalam mengembalikan fungsi hutan dengan penanaman pohon maupun memperbaiki alur sungai.
Murianews, Kudus – Sungai Wulan yang selama ini menjadi penyebab banjir di Kudus, Jawa Tengah, mulai dinormalisasi oleh BBWS Pemali Juana.
Panjang pengerjaan normalisasi sungai wulan pun akan mencapai 30 kilometer dan melintasi tiga wilayah kabupaten di Demak, Kudus dan Grobogan.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana didampingi Pj Bupati Kudus Herda Helmijaya pun meninjau langsung progres normalisasi Sungai Wulan ini di Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus pada Kamis (6/2/2025).
Nana menyampaikan, setiap tahun wilayah Jawa Tengah selalu terdampak banjir saat musim penghujan. Terutama di wilayah Kabupaten Grobogan, Demak, Kudus dan sekitarnya.
Sehingga kemudian, langkah normalisasi ini perlu dilakukan untuk mencegah sekaligus menanggulangi banjir di wilayah-wilayah tersebut.
”Supaya kita mampu mencegah terjadinya banjir, kita melaksanakan kegiatan normalisasi sungai dan peninggian tanggul serta pengurukan sedimentasi,” kata Nana.
Ia melanjutkan, ada beberapa faktor mengapa sebagian wilayah Jateng terdampak banjir saat musim penguhjan tiba. Salah satunya adalah kaerena dipengaruhi oleh sedimentasi sungai yang parah.
Masyarakat ikut andil...
”Pegunungan di hulu wilayah yang alih fungsi dari hutan menjadi kebun turut membawa tanah ke sungai yang akhirnya menimbulkan kedangkalan. Lalu ketika hujan turun, air lebih cepat meluap hingga akhirnya menggenangi pemukiman warga,” tuturnya.
Oleh karena itu pihaknya berharap masyarakat bersedia untuk andil dalam mengembalikan fungsi hutan dengan penanaman pohon maupun memperbaiki alur sungai.
”Kita berharap, semoga tahun-tahun ke depan (banjir) bisa sangat berkurang dengan adanya kegiatan yang kami lakukan ini. Baik dari pemerintah pusat melalui BBWS, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten,” ungkapnya.
