”Kita harus memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara independen dan tanpa intervensi. Namun di saat yang sama, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti. Karena itu, kita segera lakukan penataan dan rotasi internal,” tegasnya.
”Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib dihentikan atau yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat,” tekannya.
KPK sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam OTT di Sumut pada Kamis (26/6/2025) malam, yang berkaitan dengan dugaan suap pada proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional. Salah satu tersangka adalah HEL, yang merupakan ASN Kementerian PU itu.
Murianews, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum atau Menter PU Dody Hanggodo mencopot tiga pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara (Sumut). Keputusan ini dilakukan menyusul adanya OTT KPK baru-baru ini dan melibatkn tiga pejabat tersebut.
Salah satu pejabat yang dicopot adalah HEL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Satker PJN Wilayah I Sumut, yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Sesuai ketentuan kepegawaian, HEL juga diberhentikan sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dugaan tindak pidana korupsi dan kini sedang menjalani masa penahanan oleh penyidik.
Sementara itu, dua pejabat lainnya, yaitu Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut dan Kepala BBPJN Sumut, dinonaktifkan karena dinilai belum bisa menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal.
Langkah ini diambil untuk memastikan adanya perbaikan tata kelola serta kesinambungan pelaksanaan program strategis di wilayah tersebut.
”Untuk menjaga integritas dan kinerja institusi, kami telah menonaktifkan PPK Satker PJN Wilayah I Sumut, Kepala Satker PJN Wilayah I Sumut, serta Kepala BBPJN Sumut dari jabatannya,” ujar Dody Hanggodo sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa (1/7/2025).
Sebagai tindak lanjut, Dody Hanggodo mengatakan telah menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan posisi tersebut.
Ia pun menjamin optimalisasi dan kelancaran program pembangunan serta layanan publik.
Beri ruang...
”Kita harus memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara independen dan tanpa intervensi. Namun di saat yang sama, pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti. Karena itu, kita segera lakukan penataan dan rotasi internal,” tegasnya.
Dody Hanggodo juga kembali menyampaikan pesan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terkait isu korupsi.
”Segera benahi dirimu, segera bersihkan dirimu, karena siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan tanpa pandang bulu. Semua penyelewengan wajib dihentikan atau yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat,” tekannya.
KPK sendiri telah menetapkan lima tersangka dalam OTT di Sumut pada Kamis (26/6/2025) malam, yang berkaitan dengan dugaan suap pada proyek preservasi dan rehabilitasi jalan nasional. Salah satu tersangka adalah HEL, yang merupakan ASN Kementerian PU itu.
