Sanksi Berat Menanti Alumni LPDP DS, Dari Blacklist-Kembalikan Dana

Murianews, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tegas terhadap alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS yang kini tengah menjadi sorotan publik.

Purbaya memastikan akan menutup rapat akses karier di seluruh instansi pemerintahan bagi alumni yang terbukti menghina Indonesia.

Sikap keras ini merupakan respons atas unggahan akun Instagram @sasetyaningtyas milik DS yang viral lantaran dinilai merendahkan negara asal setelah mendapatkan status kewarganegaraan Inggris untuk anaknya.

”Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh (instansi) pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti kita lihat blacklist-nya seperti apa. Jadi, jangan menghina negara sendiri,” tegas Purbaya, Senin (23/2/2026).

Selain sanksi administratif berupa pemblokiran karier di sektor publik, Menkeu juga mewajibkan penerima beasiswa tersebut mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah dikucurkan negara, lengkap dengan bunganya.

Purbaya mengingatkan anggaran LPDP bersumber dari dana pajak masyarakat dan pembiayaan utang yang dialokasikan khusus untuk mencetak sumber daya manusia unggul bagi bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga etika dan rasa nasionalisme.

”Ya kalau tidak senang, ya tidak senang, tapi jangan menghina negara lah. Dengan treatment yang fair ini, saya harapkan teman-teman penerima LPDP menjaga sikap,” lanjutnya.

Kronologi awal...  

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegaduhan ini bermula saat DS mengunggah video saat membuka paket dari Home Office Inggris. Dalam rekaman tersebut, ia memamerkan dokumen resmi yang mengonfirmasi bahwa anak keduanya telah sah menyandang status warga negara Inggris.

DS juga memperlihatkan paspor Inggris sembari menyebut dokumen tersebut sebagai hal penting yang mengubah nasib dan masa depan anak-anaknya.

Unggahan ini memicu kemarahan netizen karena DS dianggap tidak tahu berterima kasih kepada Indonesia yang telah membiayai pendidikannya melalui beasiswa LPDP.

Kementerian Keuangan kini tengah berkoordinasi dengan pihak LPDP untuk memproses sanksi sesuai dengan kontrak perjanjian beasiswa yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan.