Masih Banyak Kendaraan Dinas yang Digunakan untuk Mudik

Murianews, Jakarta – KPK mengungkap masih banyak kendaraan dinas pemerintah daerah yang digunakan untuk mudik Lebaran 2026. Hal tersebut berdasarkan informasi yang diterima KPK dari berbagai pihak.

”Kami kemudian mengimbau agar kepala daerah dan inspektorat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungannya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo sebagaimana dilansir dari Antara, Sabtu (28/3/2026)

Budi menambahkan, kendaraan dinas baik yang disewa maupun berstatus barang milik negara atau barang milik daerah. Sehingga fasilitas tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan operasional kantor atau kedinasan.

Dengan demikian, bila ada penyimpangan penggunaan maka berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya praktik korupsi.

Ia menjelaskan risiko korupsi tidak hanya muncul dari penyalahgunaan kewenangan atau jabatan, tetapi juga bisa lahir dari penyalahgunaan fasilitas negara atau daerah.

Turunkan kepercayaan publik...   

”Praktik yang kerap dianggap sederhana, seperti penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi, sejatinya mencerminkan benturan kepentingan dan dapat berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan kepercayaan publik,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK telah melakukan mitigasi dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Hari Raya.

”Dalam edaran tersebut, KPK menegaskan bahwa pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk benturan kepentingan yang bertentangan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas,” ujarnya.