Uang Rp11 T Hasil Korupsi Dipajang Kejagung, Lebih Tinggi dari Prabowo

Murianews, Jakarta – Pemandangan tak biasa terlihat di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026), saat Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan uang tunai sebesar Rp11,4 triliun.

Tumpukan uang pecahan Rp100 ribu hasil denda administrasi dan penyelamatan keuangan negara tersebut dipajang sedemikian rupa hingga tingginya tampak menyamai atau bahkan melampaui tinggi badan Presiden dan para menteri yang hadir.

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi mendalam atas pencapaian ini dalam masa 1,5 tahun pemerintahannya. Total penyelamatan keuangan negara secara tunai kini telah menyentuh angka Rp31,3 triliun, jika akumulasikan dengan perolehan pada Oktober dan Desember 2025.

”Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya hal ini terjadi berkali-kali,” ujar Prabowo sebagaimana dilansir dari Antara, Jumat

Jaksa Agung ST Burhanuddin merinci perolehan dana fantastis ini berasal dari berbagai sektor penertiban.

Rinciannya...  

Komponen terbesar bersumber dari penagihan denda administratif bidang kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp7,2 triliun.

Selain itu, terdapat pemasukan dari PNBP penanganan korupsi periode Januari-Maret 2026 sebesar Rp1,9 triliun, serta setoran pajak senilai ratusan miliar rupiah.

Selain uang tunai, acara ini juga menandai pengembalian aset negara berupa kawasan taman nasional seluas 254.780 hektar.

Jaksa Agung menyerahkan aset tersebut kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai bagian dari penguasaan kembali lahan oleh negara.

Ada pula lahan perkebunan kelapa sawit seluas 30.543 hektar yang dialihkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara di bawah naungan Danantara.

Sejak pembentukan Satgas PKH pada Februari 2025, total aset dan keuangan negara yang berhasil diamankan secara keseluruhan mencapai angka Rp  371,1 triliun.

Presiden menegaskan keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen tegas pemerintah dalam menjaga kekayaan rakyat dari tangan para pelanggar hukum.