Heboh Video Porno di Videotron Melawi, Pemkab Minta Maaf

Murianews, Melawi – Warga Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dihebohkan oleh munculnya tayangan video porno pada papan videotron milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi yang berlokasi di area Bundaran Nanga Pinoh, Senin (27/7/2026) sekitar pukul 13.04 WIB.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Melawi langsung mengambil tindakan cepat dengan mematikan tayangan video porno di videotron Melawi itu.

Pihak Diskominfo juga mengamankan akses sistem, serta melakukan investigasi mendalam bersama pihak berwenang.

Plh Sekretaris Daerah, Joko Wahyono kemudian menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari insiden tayangan video porno tersebut.

”Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Melawi. Tayangan tersebut sama sekali bukan merupakan materi publikasi yang direncanakan, diproduksi, maupun disetujui oleh Pemerintah Daerah,” ujar Pemkab Melawi dalam keterangan resminya, Selasa (28/7/2026).

Penelusuran awal... 

Joko menambahkan, dari hasil penelusuran awal, terdapat indikasi kuat jika sistem atau akun pengelolaan videotron tersebut telah diakses secara tidak sah (diretas) oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kemudian bisa memunculkan video porno.

Guna mencegah insiden serupa terulang, Pemkab Melawi kini tengah melakukan perbaikan dan penguatan sistem keamanan digital secara menyeluruh.

Joko juga mengimbau masyarakat untuk tidak turut menyebarluaskan rekaman maupun tangkapan layar video yang memuat pemutaran video porno di videotron Melawi tersebut di media sosial serta bijak dalam menyikapi informasi yang beredar.

”Sekali lagi, Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Kami akan terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem keamanan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik,” imbuhnya.