Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Polri beli pesawat Boeing bekas Rp1 Triliun. Kabar ini mematik banyak komentar dari sejumlah pengamat.
Sejumlah pengamat mempertanyakan keputusan Polri membeli pesawat bekas Boeing 737-800 Next Generation ini. Selain bukan ‘kebutuhan mendesak’, banyak yang khawatir biaya operasionalnya justru ‘tak sepadan’ nantinya.
Seperti dilansir dari BBC Indonesia Proses pengadaan pesawat Boeing 737-800 pertama milik Polri ini menelan anggaran hampir Rp1 triliun. Alasan pembelian untuk mengangkut pasukan.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto, menyebut anggaran itu semestinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. Polri diharapkan lebih bijak soal ini.
“Kalau yang selama ini dikeluhkan adalah tingkat kesejahteraan anggota dan biaya operasional penanganan perkara, kenapa harus beli barang mewah? Ini kan seperti mengulang lagi isu gaya hidup hedon polisi, yang hedon bukan cuma personilnya, tapi lembaganya juga,” demikian pernyataan Bambang, Minggu (16/7).
Pihak Polri menyatakan, pesawat Boeing 737-800 dibutuhkan untuk menghadapi tahun politik 2024. Kemudian juga potensi gangguan keamanan, bencana alam, dan terorisme.
Polri juga menyebut pesawat Boeing 737-800 itu nantinya aka dimanfaatkan untuk memobilisasi pasukan, distribusi bantuan kemanusiaan dan angkutan logistik barang berbahaya. Tentunnya dalam kapasitas besar secara cepat.
Pihak Kompolnas dan Komisi Bidang Hukum dan Keamanan DPR RI, disebut bisa memahami kebutuhan Polri ini. Sehingga rencana ini menggelinding.
Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie justru menyatakan khawatir dengan masalah efisiennya. Hal itu didasarkannya dari sisi jenis dan tipe pesawatnya.
Menurutnya, biaya perawatan pesawat jenis ini sangat mahal. Demikian juga untuk biaya operasionalnya, tidak murah.
