Sebelumnya, pemerintah melalui OIKN menargetkan sejumlah proyek pembangunan di IKN, termasuk kawasan legislatif dan yudikatif, dimulai pada akhir Oktober 2025.
Murianews, Jakarta – Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp6,3 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Jumlah anggaran itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (17/8/2026).
“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujar Sri Mulyani, setelah memastikan nilai tersebut dari stafnya, seperti dilansir dari Antara.
Berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2026, alokasi anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat Rp6,26 triliun. Rinciannya, Program Pengembangan Kawasan Strategis mendapatkan Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp553 miliar.
Anggaran IKN pada RAPBN 2026 lebih tinggi dibandingkan proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun, jumlah tersebut turun tajam dibandingkan alokasi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Antara menunjukkan total anggaran IKN pada 2022–2024 mencapai Rp75,8 triliun, dengan rincian realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 Rp27 triliun, dan realisasi sementara 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
Menariknya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung soal alokasi anggaran IKN dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR. Fokus utama RAPBN 2026 diarahkan pada delapan program prioritas nasional.
Masing-masing adalah program ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi rakyat, pertahanan rakyat semesta, serta percepatan investasi.
Program Prioritas Nasional...
Adapun rincian alokasi anggaran delapan prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut:
- Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun
- Ketahanan energi: Rp402,4 triliun
- Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun
- Pendidikan: Rp757,8 triliun
- Kesehatan: Rp244 triliun
- Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Rp181,8 triliun
- Pertahanan semesta: Rp185 triliun
- Percepatan investasi: Rp530 triliun
Sebelumnya, pemerintah melalui OIKN menargetkan sejumlah proyek pembangunan di IKN, termasuk kawasan legislatif dan yudikatif, dimulai pada akhir Oktober 2025.
