Sudah Impor, Tapi Harga Beras Belum Juga Turun
Cholis Anwar
Selasa, 16 Januari 2024 11:43:00
Murianews, Jakarta – Pemerintah tahun ini berencana untuk melakukan impor beras sebanyak 3 juta ton. Sementara pada tahun lalu, pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun, hingga harga beras di pasaran masih relatif tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan naiknya harga beras ini tergolong yang paling lama.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan faktor pemicu sulitnya pemerintah mengendalikan lonjakan harga beras pada tahun 2023.
Bayu menjelaskan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan penugasan impor beras sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu, lonjakan harga tetap sulit diredam.
”Dari jumlah itu, 3 juta sudah tereksekusi pada tahun kemarin. Sementara 500 ribu ton lainnya dijadwalkan akan masuk pada tahun ini dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan,” terangnya mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (16/1/2024).
Bayu mengakui jika beras hasil impor tersebut, yang digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SHPP) dan bantuan sosial pangan, belum berhasil menekan harga beras di pasaran.
”Harus diakui bahwa bantuan pangan dan beras SHPP belum berhasil menurunkan harga, tapi berhasil menurunkan inflasi, tapi harga berasnya masih relatif tinggi,” tambahnya.
Menurut Bayu, kondisi produksi yang berat, bahkan berlanjut hingga saat ini, menjadi penyebab utama kegagalan dalam menurunkan harga beras.
Oleh karena itu, pemerintah kembali membuka keran impor beras untuk tahun ini dengan memberikan tugas kepada Bulog untuk mengimpor 2 juta ton lagi.
”Intinya kita saat ini 2 juta ton untuk neraca pangan, sudah dibicarakan ada kemungkinan untuk lebih dari 2 juta,” ungkap Bayu.
Meski Bulog hanya menguasai delapan hingga sembilan persen dari suplai beras nasional, Bayu menegaskan jumlah tersebut sudah cukup. Ia juga menyatakan keinginan Bulog untuk tidak menghambat peran pelaku swasta di sektor penggilingan beras.
”Dan kita juga tidak mau mematikan para pelaku yang ada dari swasta,” jelasnya.
Murianews, Jakarta – Pemerintah tahun ini berencana untuk melakukan impor beras sebanyak 3 juta ton. Sementara pada tahun lalu, pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun, hingga harga beras di pasaran masih relatif tinggi dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan naiknya harga beras ini tergolong yang paling lama.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengungkapkan faktor pemicu sulitnya pemerintah mengendalikan lonjakan harga beras pada tahun 2023.
Bayu menjelaskan, meskipun pemerintah telah mengeluarkan penugasan impor beras sebanyak 3,5 juta ton pada tahun lalu, lonjakan harga tetap sulit diredam.
”Dari jumlah itu, 3 juta sudah tereksekusi pada tahun kemarin. Sementara 500 ribu ton lainnya dijadwalkan akan masuk pada tahun ini dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan,” terangnya mengutip CNNIndonesia.com, Selasa (16/1/2024).
Bayu mengakui jika beras hasil impor tersebut, yang digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SHPP) dan bantuan sosial pangan, belum berhasil menekan harga beras di pasaran.
”Harus diakui bahwa bantuan pangan dan beras SHPP belum berhasil menurunkan harga, tapi berhasil menurunkan inflasi, tapi harga berasnya masih relatif tinggi,” tambahnya.
Menurut Bayu, kondisi produksi yang berat, bahkan berlanjut hingga saat ini, menjadi penyebab utama kegagalan dalam menurunkan harga beras.
Oleh karena itu, pemerintah kembali membuka keran impor beras untuk tahun ini dengan memberikan tugas kepada Bulog untuk mengimpor 2 juta ton lagi.
”Intinya kita saat ini 2 juta ton untuk neraca pangan, sudah dibicarakan ada kemungkinan untuk lebih dari 2 juta,” ungkap Bayu.
Meski Bulog hanya menguasai delapan hingga sembilan persen dari suplai beras nasional, Bayu menegaskan jumlah tersebut sudah cukup. Ia juga menyatakan keinginan Bulog untuk tidak menghambat peran pelaku swasta di sektor penggilingan beras.
”Dan kita juga tidak mau mematikan para pelaku yang ada dari swasta,” jelasnya.
