KPK Ungkap Masih Banyak Pejabat Terlibat Konflik Kepentingan

Murianews, Jakarta – Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Edi Suryanto, menyoroti masalah konflik kepentingan yang masih merajalela di kalangan pejabat pemerintah.

Menurutnya, konflik ini tidak hanya ditingkat pusat melainkan hingga ke daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi wilayah Sumatera Barat dengan tema ”Sinergisitas Antar-Lembaga Dalam Pencegahan Korupsi Terintegrasi” di Padang, Sumatera Barat, pada Kamis (25/4/2024).

Menurut Edi, lembaga antirasuah menemukan adanya konflik kepentingan antara para pejabat dengan sektor dunia usaha hingga dalam pengadaan barang dan jasa.

Untuk mengatasi masalah ini, KPK menerapkan sejumlah alat ukur, termasuk Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), dan Indeks Perilaku Antikorupsi.

Edi menjelaskan bahwa SPI merupakan ukuran yang telah disepakati dan diterima oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

”Untuk tahun ini, target SPI kita adalah 74 atau rata-rata nasional,” katanya dikutip dari Antara.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menganggap rapat koordinasi antara pemerintah daerah dan KPK sebagai langkah penting dalam merumuskan strategi dan kebijakan pencegahan korupsi di lingkup pemerintah.

Dia menyebutkan beberapa langkah yang telah diambil oleh pemerintah provinsi, termasuk penguatan komitmen kepala daerah.

Selain itu juga pembentukan unit pengendali gratifikasi, serta implementasi sistem pengawasan pelayanan publik.