PBNU Minta PKB Batalkan Muktamar di Bali
Cholis Anwar
Sabtu, 24 Agustus 2024 15:53:00
Murianews, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membatalkan muktamar yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2024.
Ketua PBNU Habib Umarsyah mengungkapkan jika banyak kelompok masyarakat Bali, termasuk Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, dan Pemuda Bali, menolak pelaksanaan muktamar PKB.
Menurutnya, penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa acara tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di Pulau Dewata.
”Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” ujar Habib Umarsyah, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (24/8/2024).
Ia menambahkan, sejumlah elemen masyarakat Bali menyampaikan tiga poin utama dalam pernyataan sikap mereka. Pertama, mendesak pemerintah daerah dan kepolisian Bali untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk potensi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian Bali untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga situasi damai di masyarakat Bali. Ketiga, mendesak agar izin pelaksanaan muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center pada 24-25 Agustus 2024 dibatalkan dan dicabut.
Habib Umarsyah menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat Bali dan menghormati keinginan mereka untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
”Oleh sebab itu, kami meminta agar para elit PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali dan mempertimbangkan pembatalan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu,” pungkasnya.
Muktamar VI PKB ini direncanakan untuk memilih Ketua Umum PKB yang baru selama lima tahun ke depan. Namun, acara ini kini tengah menghadapi oposisi dari PBNU yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap hubungan sosial di Bali.
Ketegangan antara PKB dan PBNU semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan perbedaan pandangan dan kepentingan yang muncul di antara kedua organisasi besar ini.
Hingga saat ini, PKB belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai permintaan PBNU tersebut.
Murianews, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk membatalkan muktamar yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2024.
Ketua PBNU Habib Umarsyah mengungkapkan jika banyak kelompok masyarakat Bali, termasuk Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, dan Pemuda Bali, menolak pelaksanaan muktamar PKB.
Menurutnya, penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa acara tersebut dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di Pulau Dewata.
”Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” ujar Habib Umarsyah, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (24/8/2024).
Ia menambahkan, sejumlah elemen masyarakat Bali menyampaikan tiga poin utama dalam pernyataan sikap mereka. Pertama, mendesak pemerintah daerah dan kepolisian Bali untuk bertindak tegas terhadap segala bentuk potensi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.
Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian Bali untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga situasi damai di masyarakat Bali. Ketiga, mendesak agar izin pelaksanaan muktamar PKB di Bali Nusa Dua Convention Center pada 24-25 Agustus 2024 dibatalkan dan dicabut.
Habib Umarsyah menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat Bali dan menghormati keinginan mereka untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.
”Oleh sebab itu, kami meminta agar para elit PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali dan mempertimbangkan pembatalan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu,” pungkasnya.
Muktamar VI PKB ini direncanakan untuk memilih Ketua Umum PKB yang baru selama lima tahun ke depan. Namun, acara ini kini tengah menghadapi oposisi dari PBNU yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap hubungan sosial di Bali.
Ketegangan antara PKB dan PBNU semakin meningkat dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan perbedaan pandangan dan kepentingan yang muncul di antara kedua organisasi besar ini.
Hingga saat ini, PKB belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai permintaan PBNU tersebut.
