DJP Kemenkeu Dalami Dugaan Kebocoran Data 6 Juta NPWP

Murianews, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyelidiki dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mencuat baru-baru ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman terkait informasi tersebut.

”Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Dwi dikutip dari Antara, Jumat (20/9/2024).

Dugaan kebocoran ini pertama kali disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui unggahan di media sosial X. Dalam unggahannya, Teguh menyebut bahwa sekitar 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs Breach Forums oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.

Selain NPWP, data yang juga dilaporkan bocor mencakup Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya. Harga jual data tersebut dilaporkan mencapai Rp 150 juta.

Teguh juga mengungkap bahwa di antara data yang bocor, terdapat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta dua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Selain itu, beberapa pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah menteri lainnya, turut disebut dalam sampel data yang dibocorkan.

Perusahaan keamanan siber Falcon Feeds turut membenarkan adanya laporan penjualan data Ditjen Pajak di platform Breach Forums, namun mereka juga menambahkan bahwa keaslian klaim tersebut belum terverifikasi sepenuhnya.

Hingga saat ini, DJP Kemenkeu masih menelusuri kebenaran informasi ini dan belum ada pernyataan lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil untuk mengatasi dugaan kebocoran data ini.