Operasi senyap tersebut dilakukan setelah KPK menerima informasi mengenai dugaan pemerasan terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diduga digunakan untuk pendanaan pilkada.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan menegakkan hukum di lingkungan pemerintahan.
Murianews, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (RM), bersama dua pejabat lain, Isnan Fajri (IF) dan Evrianshah (EV), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Pengumuman ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024) malam.
”KPK selanjutnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni RM, IF, dan EV,” ungkap Alex dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).
Dua tersangka lainnya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, Isnan Fajri, dan ajudan Gubernur Bengkulu, Evrianshah, yang juga dikenal dengan nama Anca.
Menurut Alex, penyidik KPK telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
”KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan,” jelasnya.
Ketiga tersangka kini ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK untuk keperluan penyidikan. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.
Penetapan ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024) malam.
Pendanaan pilkada...
Operasi senyap tersebut dilakukan setelah KPK menerima informasi mengenai dugaan pemerasan terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diduga digunakan untuk pendanaan pilkada.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap delapan orang. Namun, hanya tiga di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka, sementara lima orang lainnya berstatus sebagai saksi.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengusut tuntas kasus ini dan menegakkan hukum di lingkungan pemerintahan.
”Proses hukum ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi,” tutup Alex.
