Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta ditargetkan untuk memastikan 95 persen penduduk terdaftar sebagai peserta JKN.
Namun, kabar mengenai status mereka sebagai peserta PBI menuai kritik. Publik mempertanyakan keabsahan bantuan bagi individu yang dianggap mampu secara finansial, terlebih dengan latar belakang Harvey Moeis sebagai terpidana kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
”Kami berkomitmen memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Jakarta, terutama yang membutuhkan. Namun, data penerima PBI harus benar-benar memenuhi kriteria dan tepat sasaran,” tegas Ani.
Murianews, Jakarta – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengungkapkan jika Harvey Moeis, terpidana kasus korupsi timah, telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sejak 1 Maret 2018.
Status mereka sebagai peserta PBI di bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan Istrinya, Sandra Dewi.
”Keduanya terdaftar untuk segmen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui PBI APBD, yaitu peserta yang preminya ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (30/12/2024).
Menurut Ani, terdapat tiga kriteria utama penerima PBI berdasarkan Pergub Nomor 46 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan.
Pertama, penerima harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta. Kedua, mereka harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Daerah atau masuk kategori warga binaan sosial, warga binaan pemasyarakatan, atau orang terlantar.
”Kriteria ketiga adalah bersedia dirawat di kelas 3,” jelasnya.
Meski demikian, Ani menegaskan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki sistem pendataan PBI agar lebih tepat sasaran. Dinkes juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
”Proses penataan ulang data ini sudah berjalan selama empat tahun terakhir. Kami juga akan berkoordinasi terkait revisi Pergub, sehingga perlindungan kesehatan dapat tetap memenuhi sasaran,” ujarnya.
Sandra Dewi...
Pendaftaran Harvey Moeis dan Sandra Dewi sebagai peserta PBI didasarkan pada Pergub Nomor 169 Tahun 2016, yang diterbitkan untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC).
Pada periode 2017-2018, Pemprov DKI Jakarta ditargetkan untuk memastikan 95 persen penduduk terdaftar sebagai peserta JKN.
Namun, kabar mengenai status mereka sebagai peserta PBI menuai kritik. Publik mempertanyakan keabsahan bantuan bagi individu yang dianggap mampu secara finansial, terlebih dengan latar belakang Harvey Moeis sebagai terpidana kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
”Kami berkomitmen memberikan akses layanan kesehatan kepada seluruh masyarakat Jakarta, terutama yang membutuhkan. Namun, data penerima PBI harus benar-benar memenuhi kriteria dan tepat sasaran,” tegas Ani.
