BGN bekerja sama dengan BKKBN dalam distribusi makanan bergizi melalui penyuluh keluarga berencana, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan pangan.
Kemitraan juga dilakukan dengan Perum Bulog untuk menyediakan bahan pangan berkualitas, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku dan pengelola dapur umum.
Murianews, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari ini, Senin (6/1/2025).
Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, dengan prioritas utama siswa sekolah sebagai penerima manfaat pada tahap awal.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan menjelaskan, program ini akan dimulai di 26 provinsi dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah siap beroperasi.
”Prioritas pertama di bulan Januari adalah siswa sekolah, dengan target jangka panjang hingga akhir 2025 sebanyak 5.000 dapur MBG yang mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat,” ujarnya dikutip dari Antara.
Dapur MBG tersebar di berbagai provinsi, termasuk Aceh, Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Papua Selatan.
Program ini juga melibatkan sejumlah pejabat yang meninjau pelaksanaan di hari pertama, seperti Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, di Tanah Sereal, Bogor, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo di Palmerah, Jakarta.
Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dijadwalkan memantau pelaksanaan MBG di Semarang, Jawa Tengah. Sementara Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengunjungi dapur umum di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program MBG.
Keamanan pangan...
BGN bekerja sama dengan BKKBN dalam distribusi makanan bergizi melalui penyuluh keluarga berencana, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan pangan.
Kemitraan juga dilakukan dengan Perum Bulog untuk menyediakan bahan pangan berkualitas, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai pemasok bahan baku dan pengelola dapur umum.
