Sayuti menegaskan, maklumat ini dikeluarkan untuk menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari raya.
Penetapan kalender hijriah oleh Muhammadiyah didasarkan pada metode hisab hakiki, yang berbeda dengan metode rukyatul hilal yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan awal bulan hijriah.
Oleh karena itu, perbedaan penetapan awal Ramadan dan hari raya antara Muhammadiyah dan pemerintah masih memungkinkan terjadi.
Murianews, Jakarta – Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah resmi menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025.
Keputusan ini diumumkan oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Sayuti, dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube PP Muhammadiyah pada Rabu (11/2/2025).
”Berdasarkan hasil hisab, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan, 1 Ramadan 1446 H jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025,” ujar Sayuti dalam konferensi pers tersebut sebagaimana dikutip Murianews.com, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, PP Muhammadiyah juga menetapkan Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.
”Di wilayah Indonesia, 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin, 31 Maret 2025,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Muhammadiyah turut mengumumkan penetapan Iduladha 1446 Hijriah. Berdasarkan perhitungan hisab, 1 Zulhijjah 1446 H jatuh pada Rabu Kliwon, 28 Mei 2025.
Dengan demikian, Hari Arafah akan jatuh pada Kamis Pon, 5 Juni 2025, sedangkan Iduladha 1446 H dirayakan pada Jumat Wage, 6 Juni 2025.
Maklumat...
Sayuti menegaskan, maklumat ini dikeluarkan untuk menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan hari raya.
”Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Penetapan kalender hijriah oleh Muhammadiyah didasarkan pada metode hisab hakiki, yang berbeda dengan metode rukyatul hilal yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan awal bulan hijriah.
Oleh karena itu, perbedaan penetapan awal Ramadan dan hari raya antara Muhammadiyah dan pemerintah masih memungkinkan terjadi.
