Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan diharapkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah rakyat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Untuk memastikan kelancaran program ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, serta Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengawal implementasi program sesuai target yang telah ditetapkan.
”Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” tegas Presiden Prabowo.
Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
Ia menekankan pentingnya memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka memiliki peluang lebih baik di masa depan.
”Anak orang kurang mampu tidak boleh miskin. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kita harus berdayakan,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Jumat (21/3/2025) dikutip dari Antara, Sabtu (22/3/2025).
Sebagai langkah awal, pemerintah menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat berasrama yang diperuntukkan bagi jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap sekolah dirancang mampu menampung hingga seribu siswa dari kalangan masyarakat kurang mampu.
Presiden Prabowo menargetkan 53 sekolah rakyat pertama dapat mulai beroperasi dalam tiga bulan ke depan.
Ia mengungkapkan, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengidentifikasi sejumlah gedung yang bisa segera direnovasi untuk mendukung percepatan program ini. Sementara itu, 147 sekolah lainnya akan menyusul dalam waktu dekat.
”Kami sudah putuskan untuk membangun tahun ini. Kita harap segera mulai dengan 200 sekolah rakyat berasrama untuk SD, SMP, dan SMA. Ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menargetkan pembangunan sekolah rakyat bisa mencapai 200 unit per tahun.
Pendidikan berkualitas...
Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan diharapkan setiap kabupaten memiliki setidaknya satu sekolah rakyat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Untuk memastikan kelancaran program ini, Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, serta Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengawal implementasi program sesuai target yang telah ditetapkan.
Presiden juga menegaskan bahwa program sekolah rakyat ini bukan hanya sekadar membangun fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai upaya menyeluruh dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dan merata.
”Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” tegas Presiden Prabowo.
