Oleh karena itu, dalam forum RDP tersebut, ia mengajukan permohonan agar tunggakan tersebut dapat diputihkan dan harga BBM untuk TNI AL dapat dialihkan menjadi harga subsidi.
”Harapannya seperti itu. Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya. Ini mungkin perlu disamakan nanti,” pungkasnya.
Murianews, Jakarta – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali menyampaikan jika TNI AL saat ini memiliki tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) kepada PT Pertamina (Persero) yang mencapai angka Rp 3,2 triliun.
Hal ini diungkapkan KSAL dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (28/4/2025).
”Untuk bahan bakar memang ini kalau kita berpikir masih sangat terbatas. Kemarin ada tunggakan itu bahan bakar Rp 2,25 triliun, dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi Rp 3,2 triliun. Itu sebenarnya tunggakan,” kata Laksamana Ali dikutip dari Kompas.com, Senin (28/4/2025).
KSAL menjelaskan, kebutuhan BBM TNI AL memang lebih besar dibandingkan dengan TNI Angkatan Darat (AD) dan TNI Angkatan Udara (AU).
Hal ini disebabkan oleh sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) milik TNI AL, seperti kapal, yang memerlukan pasokan listrik dan operasional sistem pendukung meskipun tidak sedang berlayar.
”Dan untuk menghidupkan air conditioner (AC). Karena kalau AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya,” jelas Ali.
Tunggakan BBM sebesar Rp 3,2 triliun tersebut, menurut Laksamana Ali, sangat mengganggu kegiatan operasional TNI AL.
KSAL Terbuka...
Oleh karena itu, dalam forum RDP tersebut, ia mengajukan permohonan agar tunggakan tersebut dapat diputihkan dan harga BBM untuk TNI AL dapat dialihkan menjadi harga subsidi.
Selain itu, KSAL juga berharap agar pengelolaan masalah bahan bakar untuk seluruh matra TNI dapat diurus secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
”Harapannya seperti itu. Terus kemudian bahan bakar kita juga masih harga industri, harusnya mungkin dialihkan menjadi subsidi. Beda dengan Polri perlakuannya. Ini mungkin perlu disamakan nanti,” pungkasnya.
