Dalam aksi ini, para buruh akan menyampaikan enam tuntutan yang isinya beragam, yakni mulai dari tuntutan penghapusan outsourcing hingga tuntutan pemberantasan korupsi.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, tuntutan pertama yang akan digaungkan adalah penghapusan sistem outsourcing. Kemudian isu kedua adalah peningkatan upah yang layak bagi para pekerja.
”Poin ketiga yang tak kalah penting adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujar Said Iqbal dikutip dari Antara, Rabu (30/4/2025).
Mereka berharap RUU ini dapat memberikan perlindungan yang sesungguhnya bagi kaum buruh, berbeda dengan konsep omnibus law yang sebelumnya disahkan.
Tuntutan kelima adalah pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja di sektor informal ini.
”Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Said Iqbal.
Murianews, Jakarta – Jelang peringatan Hari Buruh atau May Day pada Kamis, 1 Mei 2025, para buruh Indonesia akan menggelar acara yang berpusat di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.
Dalam aksi ini, para buruh akan menyampaikan enam tuntutan yang isinya beragam, yakni mulai dari tuntutan penghapusan outsourcing hingga tuntutan pemberantasan korupsi.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, tuntutan pertama yang akan digaungkan adalah penghapusan sistem outsourcing. Kemudian isu kedua adalah peningkatan upah yang layak bagi para pekerja.
”Poin ketiga yang tak kalah penting adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ujar Said Iqbal dikutip dari Antara, Rabu (30/4/2025).
Lebih lanjut, Said Iqbal menyatakan bahwa buruh juga akan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru.
Mereka berharap RUU ini dapat memberikan perlindungan yang sesungguhnya bagi kaum buruh, berbeda dengan konsep omnibus law yang sebelumnya disahkan.
Tuntutan kelima adalah pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pekerja di sektor informal ini.
”Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset,” tegas Said Iqbal.
Prabowo hadir...
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini berharap agar keenam isu tersebut dapat direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan akan hadir dalam acara peringatan Hari Buruh di Lapangan Monas.
Said Iqbal bahkan mengklaim mayoritas buruh yang tergabung dalam organisasinya, mencapai angka 95 persen. Mereka telah memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
”Kami percaya. Kami mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Buruh-buruh Indonesia secara mayoritas. Saya boleh klaim 95 persen buruh Indonesia dengan perayaan May Day 2025 ini adalah bentuk dukungan. Bentuk kebersamaan,” ungkapnya.
Said Iqbal memperkirakan acara Hari Buruh di Monas akan dihadiri oleh sekitar 200.000 buruh yang berasal dari tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
