Ia menilai Otoritas Arab Saudi juga turut berkontribusi terhadap kekacauan di lapangan, salah satunya melalui penerapan sistem digital E-Hajj.
Sistem baru ini, kata Lalu, justru menimbulkan persoalan data, termasuk pemisahan antara jemaah keluarga dan pendampingnya.
”Masalah data yang tidak terintegrasi menjadi penghambat serius dalam proses pelayanan kepada jemaah,” imbuhnya.
Melihat kondisi ini, Lalu Hadrian menyarankan agar ke depan penyelenggaraan haji dikelola oleh institusi baru yang lebih profesional dan transparan. Institusi tersebut diharapkan memiliki kendali teknis yang kuat dalam operasional di lapangan.
”Kami ingin ke depannya tak ada lagi pengalaman buruk seperti ini. Haji seharusnya menjadi ibadah yang dijalani dengan tenang dan nyaman, bukan malah menambah beban bagi para jemaah,” tutupnya.
Murianews, Makkah – Anggota Tim Pengawas Haji atau Timwas DPR , Lalu Hadrian Irfani, menyatakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025.
Ia menilai realisasi di lapangan tidak sesuai dengan rencana optimistis yang sebelumnya dipresentasikan oleh Kementerian Agama (Kemenag).
”Kami sangat menyayangkan kondisi di lapangan. Apa yang sebelumnya dijelaskan secara optimistis oleh Menteri Agama ternyata tidak sesuai dengan realita yang kami temukan,” kata Lalu Hadrian dikutip dari Antara, Minggu (8/6/2025).
Lalu Hadrian menjelaskan, Timwas DPR sempat mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Agama (Menag) beberapa hari sebelum puncak haji di Arafah.
Dalam rapat tersebut, pemerintah memaparkan persiapan yang matang. Namun, saat pelaksanaan, banyak jemaah yang justru terlantar karena bus pengangkut terlambat datang.
Tidak hanya itu, sebagian jemaah haji bahkan tidak mendapatkan tenda untuk beristirahat di Arafah.
”Harapan kami, pelaksanaan haji tahun ini bisa lebih baik, apalagi ini adalah kali terakhir Kementerian Agama memegang penuh tanggung jawab penyelenggaraan haji. Tapi kenyataan di lapangan sangat jauh dari yang dijanjikan,” jelas anggota Fraksi PKB tersebut.
Menurut Lalu Hadrian, hambatan dalam pelaksanaan haji tidak sepenuhnya berasal dari Pemerintah Indonesia.
Arab Saudi juga berkontribusi...
Ia menilai Otoritas Arab Saudi juga turut berkontribusi terhadap kekacauan di lapangan, salah satunya melalui penerapan sistem digital E-Hajj.
Sistem baru ini, kata Lalu, justru menimbulkan persoalan data, termasuk pemisahan antara jemaah keluarga dan pendampingnya.
”Masalah data yang tidak terintegrasi menjadi penghambat serius dalam proses pelayanan kepada jemaah,” imbuhnya.
Melihat kondisi ini, Lalu Hadrian menyarankan agar ke depan penyelenggaraan haji dikelola oleh institusi baru yang lebih profesional dan transparan. Institusi tersebut diharapkan memiliki kendali teknis yang kuat dalam operasional di lapangan.
”Kami ingin ke depannya tak ada lagi pengalaman buruk seperti ini. Haji seharusnya menjadi ibadah yang dijalani dengan tenang dan nyaman, bukan malah menambah beban bagi para jemaah,” tutupnya.
