Percepat Pembangunan Giant Sea Wall, Prabowo Bentuk Badan Otorita
Cholis Anwar
Jumat, 13 Juni 2025 11:26:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di Pantai Utara Jawa.karena itu, pihaknya akan membentuk sebuah badan otorita khusus.
Megaproyek senilai 80 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.299 triliun (kurs Rp 16.242) ini, menurut Prabowo, harus segera dilaksanakan dan tidak boleh ditunda lagi.
”Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu, saya sudah perintahkan suatu tim untuk roadshow keliling. Dan dalam waktu dekat saya akan bentuk otorita, Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” ujar Prabowo dikutip dari Antara, Jumat (13/6/2025).
Presiden menekankan, proyek yang telah masuk dalam rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 1995, memerlukan badan otorita khusus untuk mengurusnya secara langsung.
Diperkirakan, pembangunan Giant Sea Wall dari Jakarta hingga Jawa Timur akan memakan waktu 15-20 tahun.
Menanggapi rencana pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyambut positif inisiatif tersebut.
Menurut Dody, selama ini berbagai instansi terkait, mulai dari Bappenas hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, seringkali berjalan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, diperlukan suatu badan khusus yang fokus mengerjakan proyek Giant Sea Wall.
”Ya, benar sih harusnya. Kalau mau percepat itu ya satu-satunya jalur harus ada badan otorita. Karena selama ini cuma omon-omon doang, Bappenas, kemudian Menko Ekonomi kan belum clear. Karena betul, aturan itu agak repot. Beberapa tahun lalu kita sudah sempat mengeluarkan aturan dan itu masih on,” jelas Dody.
