”Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan meningkat,” tambah Yudi.
Tim menemukan masalah signifikan di mana banyak kapal penangkap ikan, baik di bawah maupun di atas 30 GT, beroperasi di atas 12 mil laut tanpa izin penangkapan ikan yang sah. Akibatnya, hasil tangkapan ikan tersebut tidak dapat dipungut PNBP.
Selain itu, KKP juga diminta untuk intensif melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal agar segera memproses izin penangkapan ikan mereka.
Terakhir, pemerintah daerah didesak untuk segera mengalihkan perizinan kapal-kapal di bawah 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut ke pemerintah pusat.
Murianews, Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgassus ini bertugas mendampingi kementerian dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.
Dalam upaya penguatan tim, Kapolri menunjuk eks Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herry Muryanto, sebagai Kepala Satgassus.
Sementara itu, mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dipercaya sebagai Wakil Kepala Satgassus.
Penunjukan dua mantan pegawai KPK ini didasari oleh keahlian mereka dalam tata kelola pemerintahan dan pengalaman luas dalam menangani kasus korupsi. Sebelumnya, keduanya juga aktif dalam Satgassus Pencegahan Korupsi.
Anggota Satgassus, Yudi Purnomo Harahap mengatakan, selama enam bulan terakhir, Satgassus telah berkoordinasi dengan berbagai Kementerian.
Termasuk di dalamnya nanti adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan yang terbaru adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
”Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada tanggal 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali 11-13 Juni 2025,” ujar Yudi dikutip dari Kompas.com, Senin (16/6/2025).
Salah satu sektor yang diidentifikasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara adalah sektor perikanan.
Libatkan kementerian...
Oleh karena itu, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara secara aktif membantu sinergi dan mendampingi KKP, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah.
”Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan meningkat,” tambah Yudi.
Dalam upayanya, Satgassus telah mengunjungi dua pelabuhan perikanan, yaitu Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali.
Tim menemukan masalah signifikan di mana banyak kapal penangkap ikan, baik di bawah maupun di atas 30 GT, beroperasi di atas 12 mil laut tanpa izin penangkapan ikan yang sah. Akibatnya, hasil tangkapan ikan tersebut tidak dapat dipungut PNBP.
Menanggapi temuan ini, Satgassus merekomendasikan pemerintah untuk mempercepat proses penyelesaian izin kapal penangkapan ikan.
Selain itu, KKP juga diminta untuk intensif melakukan sosialisasi kepada pemilik kapal agar segera memproses izin penangkapan ikan mereka.
Terakhir, pemerintah daerah didesak untuk segera mengalihkan perizinan kapal-kapal di bawah 30 GT yang beroperasi di atas 12 mil laut ke pemerintah pusat.
