ULN tersebut diposisikan di beberapa sektor strategis pemerintah. antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,30 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,70 persen, jasa pendidikan sebesar 16,40 persen. Kemudian konstruksi sebesar 12 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,70 persen.
”Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” tegas Ramdan.
Murianews, Jakarta – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tercatat mencapai 431,5 miliar dolar AS. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 8,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Posisi ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Maret 2025 yang hanya sebesar 6,4 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Ramdan Denny Prakoso, mengatakan, perkembangan posisi ULN April 2025 ini utamanya bersumber dari peningkatan di sektor publik.
”Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” kata Ramdan dikutip dari Antara, Senin (16/6/2025).
Ramdan menjelaskan, ULN pemerintah tetap terjaga dan menjadi pendorong utama pertumbuhan total ULN.
Posisi ULN pemerintah pada April 2025 mencapai 208,8 miliar dolar AS, tumbuh 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.
Perkembangan ULN pemerintah ini dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Hal ini sejalan dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.
Sektor pengguna ULN...
ULN tersebut diposisikan di beberapa sektor strategis pemerintah. antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,30 persen dari total ULN pemerintah.
Kemudian untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 18,70 persen, jasa pendidikan sebesar 16,40 persen. Kemudian konstruksi sebesar 12 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,70 persen.
”Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” tegas Ramdan.
