Selain itu, sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus.
”Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” urai Robben.
Selama masa rintisan, pemerintah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut akan direnovasi dan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada pemerintah daerah.
”Tahun depan insyaallah yang di tempat rintisan ini pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat, sehingga totalnya akan ada 200 sekolah rakyat yang mulai beroperasi pada Agustus-September 2025.
Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi tingginya angka anak tidak sekolah di berbagai daerah.
Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Robben, di Jakarta pada Sabtu (21/6/2025).
Robben menjelaskan, instruksi penambahan 100 sekolah rintisan baru tersebut datang langsung dari Presiden Prabowo saat berada di Rusia. Dalam hal ini, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia.
”Program Sekolah Rakyat ini program gagasan Presiden, bukan program Kementerian Sosial, tapi kemudian perlu didukung oleh Bapak Ibu sekalian,” kata Robben dikutip dari Antara.
Lokasi tambahan ini akan memanfaatkan BLK, baik milik Kementerian Ketenagakerjaan maupun pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari tahap rintisan kedua program prioritas ini.
Sebelumnya, pemerintah telah membentuk Tim Penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang melibatkan satuan tugas dari lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Untuk tahap awal, 100 titik telah ditetapkan sebagai lokasi rintisan dan dijadwalkan memulai pembelajaran pada Juli 2025.
Lahan Disiapkan...
Selain itu, sebanyak 100 lahan dengan luas minimal 6,3 hingga 10 hektare juga telah diusulkan dan siap dibangun mulai Agustus.
”Konsepnya sama persis seperti di SMA Taruna Nusantara dan nanti di dalamnya ada SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas 100 persen dibiayai oleh APBN,” urai Robben.
Selama masa rintisan, pemerintah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung selama satu tahun. Gedung tersebut akan direnovasi dan dikembalikan dalam kondisi layak guna kepada pemerintah daerah.
”Tahun depan insyaallah yang di tempat rintisan ini pindah ke tempat yang dibangun oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
